Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
UU Ciptaker Memudahkan Masyarakat Membuka Usaha
Bareskrim Polri menetapkan sembilan aktivis menjadi tersangka yang diduga menghasut kericuhan selama demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker beberapa waktu terakhir.
Saat ini, lanjutnya, yang dibutuhkan untuk kembali menggairahkan dunia usaha adalah menjaga demand side. Sebab, dari sektor itulah investasi akan masuk. Hal itu, demi mendukung supply.
Rerie berharap pemerintah lebih menggarap sosialisasi hukum. Pasalnya, tidak bisa dimungkiri UU Cipta Kerja mencuatkan polemik di masyarakat.
Polisi menangkap Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat pada 13 Oktober lalu atas dugaan penyebaran hoaks terkait omnibus law.
Aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola Bumdes telah disusun pihaknya dan bakal segera diteken oleh Presiden
Luhut juga menuturkan, UU Cipta Kerja diharapkan, meningkatkan iklim investasi di Indonesia
Rezim kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah, termasuk Kemendagri. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin.
Pengusaha meminta penerapan prinsip fiktif positif bahwa dalam permohonan perizinan dianggap disetujui jika dalam batas waktu tertentu tidak ada keputusan dari pemda.
“Kami berpendapat bahwa regulasi yang dilahirkan sesudah UU ini harus berubah signifikan menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya."
Tidak bisa dipungkiri jika kehadiran UU Cipta Kerja akan memberikan dampak positif kepada banyak sektor, terutama UMKM termasuk industri e-commerce.
Diharapkan, peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU Cipta Kerja, khususnya dalam klaster UMKM, mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder.
Selama ini terjadi banyak terjadi kesalahan pemahaman tentang Undang-Undang Cipta Kerja terutama di sektor pajak dan retribusi daerah, sektor tenaga kerja dan investasi di koperasi dan UMKM.
UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law yang bertujuan untuk memangkas dan menyinkronkan beberapa Undang-Undang
Pemohon lebih banyak menyampaikan dampak kerugian bersifat ekonomis ketimbang kerugian konstitusional.
Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja. go.id/).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pihaknya ingin membuat sistem perizinan usaha yang lebih sederhana.
PEMERINTAH tengah memfinalisasi sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Tim dimaksud terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved