Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, menyebut UU Cipta Kerja Bidang Pelayaran akan mampu mempercepat kemajuan di sektor kemaritiman.
UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang.
(Kedatangan Pompeo) ini ialah (bukti) balance di Indo-Pasifik
Data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan indeks ketertutupan regulasi Indonesia terhadap PMA berada di 0,345 pada 2019.
"Yang 3 RPP yaitu pengupahan, hubungan kerja ,waktu kerja waktu istirahat dan PHK serta penggunaan tenaga kerja asing itu sudah rampung dibahas, tersisa RPP Jaminan kehilangan pekerjaan,"
Saat ini pemerintah juga tetap mengundang stakeholders untuk bersama merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang menjadi perintah UU Cipta Kerja.
MENTERI Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk membangun profesionalitas dan kompetensi, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja.
Ketua Umum HKTI Moeldoko menyampaikan ada hal-hal positif dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja untuk menggerakkan ekonomi.
Melalui UU Cipta Kerja, itu dapat dilakukan untuk mendorong UMKM memiliki ekosistem ekonomi terintegrasi.
Portal itu dapat diakses di https://uu-ciptakerja.go.id.
Salah satu beleid yang memudahkan pelaku UMKM yang diatur UU Cipta Kerja adalah soal ditiadakannya biaya notaris untuk mendirikan perusahaan terbatas (PT).
Ketika PP ini jadi dalam waktu yang tidak lama sekitar dua hingga tiga bulan selesai, bank tanah sudah berdiri.
RPP yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang menjadi maksimal 5 tahun.
Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja. Pemerintah juga dapat melakukan pembahasan bersama dengan seluruh elemen masyarakat.
"Sehingga meningkatkan daya saing dan competitiveness indonesia untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan,"
"Dari UU Cipta Kerja saja, investor masih menunggu aturan turunan mengenai beberapa pasal dalam UU tersebut."
Perizinan investasi nantinya cukup hanya dengan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) jika sudah tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Nantinya LPI tidak akan sama persis dengan fund manager. Peranannya akan lebih terarah pada pengelolaan uang pemerintah maupun mitra kerja investasi untuk pembangunan.
Dengan disahkannya RPP tersebut, Halim menegaskan Bumdes secara resmi berbadan hukum. Hal itu diniscaya memberikan dampak yang positif bagi pergerakan ekonomi di pedesaan.
PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved