Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia tidak dipilih oleh 33 perusahaan yang merelokasi pabrik karena dikenal sebagai negara yang memiliki regulasi yang rumit,
Tanah-tanah adat tidak akan menjadi objek tanah yang akan dirampas oleh bank tanah.
Sebelum muncul UU Cipta Kerja yang mengamanatkan pembentukan Bank Tanah, banyak lahan yang mengganggur atau terlantar hingga dikuasai mafia tanah.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, UU Ciptaker adalah upaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang bekerja dan membuka lapangan kerja.
Dia mengatakan masyarakat sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, serta banyaknya regulasi yang tumpang-tindih.
UU Cipta Kerja membuka peluang UMKM tumbuh dan berkembang.
Omnibus law membenahi ekosistem investasi dan ketenagakerjaan. Caranya dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan buruh dan pengusaha.
"Terkait 30% tanah yang disediakan untuk Reforma Agraria, apa saja yang menjadi bagian dari 30% itu? Tanah itu untuk rumah rakyat atau membangun lapangan sepak bola, misalnya," kata Sofyan
Melalui UU Cipta Kerja ini, Maming mengatakan, membuka kesempatan yang baik bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.
UMKM dan koperasi, dikatakan Johnny G Plate menyumbang sebanyak 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan menjadi perhatian utama di UU Cipta Kerja.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," ujarnya
Deregulasi akan mengurangi celah korupsi berbentuk pungutan liar (pungli). Praktik kotor itu memengaruhi peningkatan ongkos transaksi.
Di kuartal IV, diprediksi tren pemulihan ini masih berpotensi terjadi, didukung oleh akselerasi penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
Kemudahan berusaha di omnibus law sangat lengkap. Mulai dari kemudahan perizinan hingga sertifikasi halal produk yang dibiayai pemerintah.
Anggota Dewan BPIP, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS), mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah.
"Maka kami sebagai bagian dari kelompok aktivis buruh mengajak rekan-rekan kami yang lain untuk saatnya kita fokus pada pembahasan RPP.."
Pelaku UMK bisa menyatakan sendiri atau self declare bahwa produknya berstandar halal yang ditetapkan BPJH.
Saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan SP/SB) dan akademisi telah mulai membahas RPP.
Subtansi umum dalam UU Cipta Kerja adalah mempermudah aturan lama menjadi aturan baru yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk para petani yang ingin memulai usaha kecil dan menengah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved