Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENILAIAN publik atas kondisi keamanan dan ketertiban secara nasional dinilai cukup positif. Hal itu berdasarkan survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan 23-26 Desember 2020.
Hasil survei menunjukkan 60% dari 1.202 responden yang dianggap mewakili masyarakat, menilai kondisi keamanan nasional dalam keadaan baik/sangat baik. Adapun yang menilai buruk/sangat buruk sebesar 10% dan yang menilai sedang 27%.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan dalam setahun terakhir, penilaian paling buruk atas kondisi keamanan terjadi pada survei 7-10 Oktober 2020, yang menilai baik/sangat baik hanya 44%. Namun, setelah itu kondisi keamanan dinilai baik.
“Konsisten dengan penilaian atas arah bangsa dan kondisi ekonomi nasional, penilaian kondisi politik dan kemanan nasional pada masa covid-19 secara umum kurang positif, dan sempat merosot tajam pada Oktober 2020 ketika ada penolakan secara cukup luas atas Undang-Undang Cipta Kerja meskipun sentimen nasional secara umum mulai positif kembali terkait kondisi politik dan keamanan,” paparnya dalam rilis survei SMRC Sentimen Publik Nasional terhadap Kondisi Ekonomi Politik 2020 dan Prospek 2021 di Jakarta, kemarin
Ia juga mengatakan korupsi masih menjadi masalah yang besar di negara. Dalam survei 16-19 Desember 2020, mayoritas warga (55%) menilai korupsi sekarang semakin banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan masyarakat yang menilai korupsi semakin sedikit 13%, dan yang menilai sama saja 26%.
“Penilaian negatif ini naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dua kasus korupsi menteri tampaknya mendorong warga menilai makin negatif terhadap kondisi korupsi di negeri ini,” paparnya
Dalam survei terakhir SMRC pada 23-26 Desember 2020, menurut Sirojudin, yang menilai kondisi politik nasional dalam keadaan baik/sangat baik sekitar 33%. Sementara itu, yang menilai buruk/sangat buruk sekitar 29%, dan sekitar 27% menilai sedang.
Untuk kondisi politik, ia memparkan sepanjang 2020 penilaian terhadap kondisi politik mengalami fl uktuasi. Penilaian paling negatif terjadi pada 7-10 Oktober 2020.
Masyarakat yang menilai baik/sangat baik hanya 17%, setelah itu kembali naik hingga menjadi menjadi 33% pada survei terakhir 23-26 Desember 2020. “Penilaian publik sekarang sudah mendekati keadaan normal sebelum covid-19,” ucapnya.
Survei SMRC mengambil sampel sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka. Sirojudin mengatakan, sampel acak dilakukan sebelumnya dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Adapun margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
Partai Golkar rontok
SMRC juga menyurvei elektabilitas partai politik. Hasilnya Partai Golkar rontok setahun setelah Pemilu 2019. Elektabilitas Partai Golkar hanya 5,6%. “Suara Partai Golkar menurun dari 12,3% (perolehan suara Pileg 2019) menjadi 5,6%,” kata Sirojudin Abbas.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi santai hasil survei tersebut. (Medcom/P-1)
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved