Minggu 13 Desember 2020, 05:25 WIB

UU Cipta Kerja Lindungi Pekerja Lepas

(Mir/H-3) | Ekonomi
UU Cipta Kerja Lindungi Pekerja Lepas

MI/ADAM DWI
focus group discussion Media Indonesia, di Jakarta, kemarin. Diskusi membahas Eksistensi Ekonomi Gig selama dan Pascapandemi Covid-19.

 

PEMERINTAH berupaya membenahi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja agar dapat melindungi kegiatan usaha sektor kecil dan informal yang mempekerjakan pekerja lepas atau gig workers.

“Ekosistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia memang belum sempurna. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit ini kita perbaiki melalui UU Cipta Kerja,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin dalam focus group discussion bertajuk Eksistensi Ekonomi Gig selama dan Pascapandemi Covid-19, kemarin.

Gig workers, imbuh dia, merupakan turunan dari eco nomy gig yang saat ini tengah berkembang di hampir seluruh negara. Rudy mengatakan, hak-hak para gig workers juga menjadi perhatian pemerintah. Mereka yang tergolong pekerja informal turut dilindungi dari aspek regulasi agar tidak memunculkan eksploitasi dari pemberi kerja.

“Oleh sebab itu, kita di dalam UU Cipta Kerja diatur, meredefinisi kembali PKWT (pekerja kontrak waktu tertentu), baik itu dari jam kerja, itu semua masuk di dalam perbaikan UU Cipta Kerja,” jelas Rudy.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan Ghazmahadi menuturkan, pandemi covid-19 turut memperluas munculnya gig workers.

Industri yang terganggu proses produksinya, terpaksa harus merumahkan hingga mem-PHK pekerjanya dan pekerja itu mau tidak mau harus bekerja di sektor informal.

“Dari data kami sudah 9,7 juta orang yang berhenti, dirumahkan, dan berhenti proses produksi akibat covid-19,” terangnya. Ia menekankan, diperlukan regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan kepada gig workers tersebut.

Tim Peneliti Ekonomi Gig dan Covid-19 Universitas Teknologi Sumbawa Diah Anggraini Hasari menuturkan, jaminan keselamatan kerja dan kontrak kerja menjadi hal yang paling dikeluhkan gig workers.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menyatakan konsep economy gig merupakan pijakan untuk memperdalam persaingan usaha
yang sehat sebab konsep tersebut menawarkan metode bisnis kemitraan

“Memang gig economy ini potensi besar karena hubungan kemitraan ini bisa mendapat ruang efisiensi,” kata Guntur. (Mir/H-3)

Baca Juga

Foto: BPMI Setpres

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Presiden Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 18:45 WIB
Presiden Jokowi mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di...
Mi/Kristiadi

Pertamina: Tak Ada Kelangkaan Solar di Jakarta, Banten dan Jabar

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:11 WIB
Area Manager Comm Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan, stok BBM tersebut...
Antara/Muhammad Iqbal.

Pernyataan Menko Polhukam terkait Pinjol Ilegal tidak Selesaikan Masalah

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:00 WIB
OJK mengatakan bahwa peminjam masih harus membayar pokok utang. Yang tidak perlu dibayarkan yakni bunga utang dan denda...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya