Kamis 03 Desember 2020, 02:05 WIB

Implementasi UU Cipta Kerja Taat Nilai-Nilai Pancasila

Fetry Wuryasti | Politik dan Hukum
Implementasi UU Cipta Kerja Taat Nilai-Nilai Pancasila

MI/Susanto
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

 

FORUM Dialog Tri Hita Karana ditutup dengan optimisme yang tinggi atas omnibus law cipta kerja Indonesia yang mencakup pembahasan lingkungan dan pangan dan penggunaan lahan, penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja, iklim investasi termasuk UKM, teknologi, pendidikan dan kesehatan, serta perpajakan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berpesan pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan segala ketentuan yang diatur UUD 1945.

“Tujuan utama dari pembentukan negara ialah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan kehidupan masyarakat, dan untuk berpartisipasi menuju pembentukan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Lestari yang juga akrab disapa Rerie tersebut melalui pernyataan resmi yang diterima, kemarin.

Rerie berharap pemerintah lebih menggarap sosialisasi hukum. Pasalnya, tidak bisa dimungkiri UU Cipta Kerja mencuatkan polemik di masyarakat.

“Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi yang intensif tentang manfaat hukum perlu dilakukan,” kata Rerie.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan implementasi omnibus law dijadwalkan mulai pada Februari 2021. Sejauh ini telah rampung draf untuk 44 implementasi peraturan untuk hukum. “Pemerintah masih mengidentifikasi aturan turunan lain agar bisa terlaksana sesuai target,” ujar Luhut.

Dalam forum itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyoroti pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pengurusan izin usaha yang masuk gerbong omnibus law.

“Kemampuan untuk mencabut izin usaha yang berlaku langsung memudahkan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Omnibus law menjatuhkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan diutamakan,” tandas Menteri Siti.

Pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk evaluasi Amdal sekaligus mengganti standar berbeda yang saat ini digunakan pemerintah daerah. Standar evaluasi dan fleksibilitas dalam membentuk tim penilai harus lebih cepat dan kualitas hasil lebih baik.

“Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan semangat ekonomi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Siti.

Bagi komunitas bisnis internasional, omnibus law merupakan undangan dan peluang untuk membangun kembali jalur Better Business Better World. Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional John Denton mengaku gembira mendengar langsung komitmen pemerintah Indonesia mengaktifkan sektor swasta untuk mendorong pembangunan yang tangguh pascacovid-19. (Try/P-2)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya