Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
FEDERASI Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) akana menggelar aksi unjuk rasa menentang penerbitan UU Cipta Kerja pada 9 dan 10 November mendatang. Sekretaris DPW FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjukrasa kepada Polda Sumut.
Aksi yang akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut tersebut rencananya melibatkan 500 orang perwakilan buruh FSPMI dari sejumlah daerah, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Labuhanbatu, dan Kabupaten Padang Lawas.
Menurut Tony, isu utama aksi ini masih mengenai penolakan UU Cipta Kerja meski sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020
lalu. Selain itu, mereka juga akan menyuarakan sejumlah masalah perburuhan lain yang terjadi di Sumut. Salah satunya, mereka akan mendesak Gubernur Edy Rahmayadi untuk merevisi UMP serta menaikan UMK dan UMSK kabupaten/kota di Sumut sebesar 8%. (R-1)
Pelayanan malam hari akan digelar di Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran dan Pematangsiantar. Titik lainnya mencakup Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, dan Tebing Tinggi
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Melalui Gerakan Sejuta Kotak Umat tersebut, masyarakat memproduksi pupuk organik secara komunal.
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved