Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
FEDERASI Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) akana menggelar aksi unjuk rasa menentang penerbitan UU Cipta Kerja pada 9 dan 10 November mendatang. Sekretaris DPW FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjukrasa kepada Polda Sumut.
Aksi yang akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut tersebut rencananya melibatkan 500 orang perwakilan buruh FSPMI dari sejumlah daerah, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Labuhanbatu, dan Kabupaten Padang Lawas.
Menurut Tony, isu utama aksi ini masih mengenai penolakan UU Cipta Kerja meski sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020
lalu. Selain itu, mereka juga akan menyuarakan sejumlah masalah perburuhan lain yang terjadi di Sumut. Salah satunya, mereka akan mendesak Gubernur Edy Rahmayadi untuk merevisi UMP serta menaikan UMK dan UMSK kabupaten/kota di Sumut sebesar 8%. (R-1)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved