HUT Golkar di Kabupaten Bogor Diisi Sosialisasi UU Cipta Kerja

ADA yang menarik di kegiatan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Partai Golkar di Kabupaten Bogor, yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong. Selain diisi dengan rangkaian pemberian santunan buat anak yatim, acara yang digelar selama dua hari itu ada juga sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja.

Namun hal tersebut dianggap kurang etis oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad P.hd. Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies ini, sangat tidak tepat bila partai Golkar sudah melakukan langkah sosialisasi terkait UU Cipta Kerja.  

"UU Cipta Kerja memang sudah diktetuk palu oleh DPR. Namun sungguh tidak bijak jika ada partai yang sudah melakukan sosialiasi, meski pada tingkatan kader. Karena bisa mencederai proses dialog politik di ranah elektoral. Faktanya masih tarik menarik terkait hal ini, dan bisa saja Presiden akan mengeluarkan Perpu. Baiknya Golkar bisa menahan diri,” ujarnya.

Nyarwi melanjutkan, meskipun Golkar merupakan partai pendukung pemerintah dan menjadi salah satu motor penggerak UU Cipta kerja, seyogyanya piawai bermain dalam polemik tarik menarik pemberlakuan undang-undang tersebut. “Karena mau tidak mau akan berdampak pada pergeseran suara elektoral saat pemilu nanti,” tuturnya.

Selain menanggapi soal sosialisasi UU Cipta Kerja, Nyarwi juga menyayangkan sikap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi (Wanhai), terkait pencalonan menjadi Bupati Bogor.

Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies ini mengatakan bahwa elit lokal seharusnya bisa menjaga totalitas tanpa memancing kegaduhan politik. "Hal itu guna membantu kerja Bupati (pertahana) agar bisa lebih maksimal dan perlu didukung oleh semua komponen politik agar percepatan penanganan dan pemulihan bisa tercipta dengan cepat,” kata Nyarwi.

Sebelumnya, atau disela-sela peringatan HUT Golkar, pada 20 Oktober lalu, Wanhai menyatakan kesiapannya maju dalam Pilkada 2023 mendatang.

“Sebagai kader Partai Golkar, saya bersiap untuk dicalonkan menjadi Bupati kabupaten Bogor, karena perintah partai saya sebagai prajurit siap untuk menjadi Bupati apabila mendapat amanah dari DPD Provinsi Jawabarat dan DPP,” ujar Wanhai.

Dia pun berharap DPD Partai Golkar bisa mengantarkan putra terbaik di Eksekutif dan menghantarkan putra putri terbaik di legislatif dan ingin mengukir sejarah kejayan Partai Golkar.

Hal senada juga disampaikan Arman mantan Bapillu (badan pemenangan pemilu) Partai Golkar Kabupaten Golkar. Dia mengatakan bahwa situasi pandemi seperti saat ini, Golkar harusnya lebih fokus membantu pemda melawan Covid-19.

“Bukan membuka front politik yang berimplikasi pada kinerja Bupati. Enggak etis saja,” kata Arman, kepada wartawan, Jumat (23/10).

“Harusnya sebagai unsur pimpinan dewan, Wanhai harus bisa lebih bijak menjaga suasana agar kondusif secara total agar Bu Ade Yasin bisa fokus dalam tugasnya mengatasi dan memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi,” sambung Arman.

Dalam Golkar, jelas Arman, ada mekanisme dalam ikhwal dukungan kepada calon kepala daerah. Biasanya melalui survei popularitas dan elektabilitas dan itu terbuka buat seluruh kader golkar bahkan non kader Golkar.

“Jadi dianggap kurang tepat jika menjadi ketua DPD partai Golkar adalah tanda dukungan partai untuk maju pilkada nanti tanpa bekerja keras untuk bersaing pada tingkat Elektabilitas  tertinggi,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: KPK Dalami Ratusan Triliun APBD Parkir di Bank