Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDEKATAN kearifan lokal dipakai oleh Polda Bali dalam menanangani aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Seperti demo yang berlangsung di depan kampus Udayana, Kamis (24/10), Polda Bali menempatkan pecalang di bagian depan bersama polwan.
"Bukan karakter orang Bali untuk bertindak anarkis. Untuk itu kami menempatkan pecalang sebagi bentuk kearifan lokal Bali dalam menangani demo. Kami tidak ingin bertindak represif terhadap mahasiswa di Bali yang melakukan demo," kata Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reihard Golose, Kamis (22/10).
"Ini lebih baik. Mungkin yang demo itu banyak di antaranya adalah teman-temannya sendiri. Inilah bedanya Bali dengan daerah lainnya di Indonesia. Tidak ada tindakan anarkis sehingga tidak ada tindakan represif dari anggota. Tadi juga banyak anggota Brimob Polda Bali yang menyanyi sehingga tidak ada tindakan represif," ujarnya.
Ia juga memuji dan berterima kasih kepada mahasiswa di Bali yang membubarkan diri dengan tertib sebelum pukul 18.00 Wita sesuai dengan aturan yang berlaku.Para mahasiswa juga tidak ada aksi anarkis dan sangat kooperatif.
baca juga: Lagi-lagi, Aksi Anarkistis di Makassar, Kantor NasDem Jadi Korban
Kapolda Bali juga menegaskan, setelah sukses penanganan aksi demo, ia juga akan melakukan patroli besar-besaran di seluruh Bali dengan melibatkan semua unsur terkait. Tujuannya agar Bali tetap aman dan nyaman dikunjungi sebagai destinasi wisata dunia. Hal ini penting karena saat ini Bali sedang terpuruk ekonominya akibat pandemi Covid19 yang melanda dunia.
"Pertumbuhan ekonomi masih minus, pariwisata masih sepi, jangan sampai diganggu lagi dengan situasi keamanan yang tidak kondusif. Ini yang harus kita jaga bersama," ujarnya.
Patroli tersebut dilakukan dengan operasi yustisi, bekerja sama dengan SatPol PP seluruh Bali dan TNI. Selain menegakan protokol kesehatan juga untuk mewujudkan masyarakat Bali yang aman dan tertib. (OL-3)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved