Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PENDEKATAN kearifan lokal dipakai oleh Polda Bali dalam menanangani aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Seperti demo yang berlangsung di depan kampus Udayana, Kamis (24/10), Polda Bali menempatkan pecalang di bagian depan bersama polwan.
"Bukan karakter orang Bali untuk bertindak anarkis. Untuk itu kami menempatkan pecalang sebagi bentuk kearifan lokal Bali dalam menangani demo. Kami tidak ingin bertindak represif terhadap mahasiswa di Bali yang melakukan demo," kata Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reihard Golose, Kamis (22/10).
"Ini lebih baik. Mungkin yang demo itu banyak di antaranya adalah teman-temannya sendiri. Inilah bedanya Bali dengan daerah lainnya di Indonesia. Tidak ada tindakan anarkis sehingga tidak ada tindakan represif dari anggota. Tadi juga banyak anggota Brimob Polda Bali yang menyanyi sehingga tidak ada tindakan represif," ujarnya.
Ia juga memuji dan berterima kasih kepada mahasiswa di Bali yang membubarkan diri dengan tertib sebelum pukul 18.00 Wita sesuai dengan aturan yang berlaku.Para mahasiswa juga tidak ada aksi anarkis dan sangat kooperatif.
baca juga: Lagi-lagi, Aksi Anarkistis di Makassar, Kantor NasDem Jadi Korban
Kapolda Bali juga menegaskan, setelah sukses penanganan aksi demo, ia juga akan melakukan patroli besar-besaran di seluruh Bali dengan melibatkan semua unsur terkait. Tujuannya agar Bali tetap aman dan nyaman dikunjungi sebagai destinasi wisata dunia. Hal ini penting karena saat ini Bali sedang terpuruk ekonominya akibat pandemi Covid19 yang melanda dunia.
"Pertumbuhan ekonomi masih minus, pariwisata masih sepi, jangan sampai diganggu lagi dengan situasi keamanan yang tidak kondusif. Ini yang harus kita jaga bersama," ujarnya.
Patroli tersebut dilakukan dengan operasi yustisi, bekerja sama dengan SatPol PP seluruh Bali dan TNI. Selain menegakan protokol kesehatan juga untuk mewujudkan masyarakat Bali yang aman dan tertib. (OL-3)
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved