Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI anarkistis kembali mewarnai unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/10) malam, kantor Partai NasDem Kota Makassar, jadi korban perusakan.
Unjuk rasa dilakukan buruh dan mahasiswa di kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Sebelumnya, massa berkumpul di bawah Jalan Layang.
Aksi anarkistis sudah terbayang sejak awal. Massa membakar ban bekas dan memblokade jalan. Kemacetan pun tidak bisa dihindari.
Bubar dari kantor DPRD, sejumlah mahasiswa melanjutkannya di depan kampus Universitas Negeri Makassar. Ruas Jalan AP Pettarani ditutup dari dua arah.
Di lokasi ini, penyusup mulai masuk. Seorang pria berbaju biru tua, membawa senjata tajam bergabung di tengah massa.
Namun, mahasiswa menolak dan mengejar sang penyusup. Dia lari ke sebuah minimarket.
Setelah peristiwa itu, massa mahasiswa kembali beringas. Kantor DPC NasDem Kota Makassar yang berada di depan kampus Universitas Negeri Makassar jadi sasaran.
Semua kaca jendela dan pintu pecah karena dilempari batu. Mobil parkir di depan kantor itu ikut dirusak. Sebuah ambulans juga jadi sasaran.
Menanggapi itu, Ketua DPC NasDem Makassar, Rachmatika Dewi mengaku akan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas jejadian itu. "Jangan sampai kita mencurigai mahasiswa, padahal ada penyusup."
Anggota DPRD Sulsel itu yakin mahasiswa tidak mungkin merusak fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti ambulans. "Kalau persoalan kantor yang tidak ada salahnya ikut dirusak seperti itu, kami minta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas ini semua." (N-2)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved