Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMBAHASAN Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja melibatkan semua pihak. Tripartit Nasional memiliki waktu 3 bulan untuk membahas RPP tersebut.
"Ketika membahas undang-undang (UU Cipta Kerja), kami sudah melakukan dialog sosial. Ini akan terus kami lakukan untuk membahas peraturan pemerintahnya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/10).
Ida menjelaskan, saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan SP/SB) dan akademisi telah mulai membahas RPP. Harapannya, UU Cipta Kerja dapat segera diimplementasikan ketika sudah diundangkan.
Saat ini, ada empat RPP yang tengah dibahas Tripartit Nasional, yaitu tentang pengupahan, tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
"Kami sudah mulai Selasa (20/10). Saya sudah melakukan kick off bersama Tripartit Nasional. Duduk kembali, melihat kembali aturan-aturan yang perlu kami atur dalam peraturan pemerintah," jelas Menaker.
Menaker menambahkan, dalam masa 3 bulan pembahasan tersebut, pihaknya akan terus mengefektifkan dialog sosial, dan sosialisasi kepada stakeholders.
"Batas waktunya 3 bulan, tapi kami akan mengefektifkan 3 bulan tersebut tidak hanya teman-teman SP/SB dan pengusaha, kami juga menyosialisasikan ke dinas ketenagakerjaan, akademisi, forum rektor, dan banyak forum yang kami sosialisasikan," ujarnya. (OL-14)
Beberapa pendemo masuk ke area kompleks Kementerian ESDM dan merusak gedung.
Ambulans yang dikerahkan sekitar 15-20 unit per sif. Ambulans ini sudah dikerahkan selama 3 hari belakangan ini.
Sebelumnya massa yang sempat dipukul mundur oleh kepolisian ke arah Halte Busway Harmoni memaksa maju ke arah Simpang Harmoni.
Selain itu, pihaknya mengerahkan 10 mobil penyapu jalan atau street sweeper untuk mempercepat pembersihan sampah.
Selain itu, para tersangka bisa dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Ini dilakukan usai massa dari Front Pembela Islam (FPI) membubarkan diri setelah beraksi damai menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka.
Apakah nantinya dengan keberadaan dokter asing dan RS asing di Indonesia serta-merta tidak akan ada lagi orang Indonesia pergi ber obat ke luar negeri sehingga dapat menghemat devisa?
"Sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral,"
Ada sekitar 500 hingga 1.000 siswa baru akan memenuhi syarat untuk menerima beasiswa, baik dalam bentuk hibah atau pinjaman.
BONUS demografi yang akan diraih Indonesia pada 2030 mendatang akan berubah menjadi bencana jika tidak dipersiapkan dengan baik. Pendidikan adalah kuncinya.
Fahroji menuturkan, karena jumlah TKA yang mencapai ratusan maka mereka harus menggunakan jalur khusus layaknya jemaah haji. Hal itu agar tidak mengganggu jalur operasional penumpang.
38 WNA tersebut memang memiliki tujuan untuk bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya. Namun mereka hanya menunjukkan visa kunjungan wisata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved