Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Keberhasilan PPM Darurat yang dijalankan saat ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 4%.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga baru merilis reformasi pajak yang dinilai bakal meningkatkan pendapatan negara untuk bantu melawan pandemi covid-19.
"Semua itu tidak serta merta akan langsung diimplementasikan ketika selesai dibahas. Kami benar-benar memikirkan kondisi pandemi sekarang ini. Kita menunggu semua pulih."
Kinerja PPN Indonesia saat ini juga berada di bawah Afrika Selatan yang mencapai 70,24% dan Argentina yang memiliki kinerja PPN hingga 83,71%
Berbagai insentif perpajakan bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki ekonomi nasional yang terdampak pandemi covid-19.
Angka tersebut setara 1,32% terhadap PDB, dengan target defisit tahun ini sekitar Rp1.006,4 triliun. Defisit tersebut juga tumbuh 22,24%, jika dibandingkan periode Mei 2020.
“Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu kepada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN dan melakukan reformasi struktural,” ungkap Menkeu Sri Mulyani
Mendagri Tito Karnavian mendukung program working form Bali dalam rangka upaya pemulihan Bali yang kita tahu terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.
Diketahui, Wapres bertanggung jawab dalam mengoordinasi masalah pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Termasuk, memperhatikan masalah keamanan.
"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara.'
Dalam hal ini, jika lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air semakin tidak terkendali. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 sekitar 7,1-8,3%.
Politikus Partai Golkar itu pun menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap bertanggung jawab atas wacana tersebut.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani tersebut.
Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah tidak berada dalam posisi untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait revisi UU KUP, yang memasukkan poin PPN sembako.
Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligator BLBI sudah jelas.
Namun, sejauh ini vaksinasi harian di Indonesia masih 300 ribuan per hari. Meski lebih tinggi dari kondisi Ramadan, namun belum mencapai target 1 juta per hari.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berupaya mendorong konsumsi rumah tangga pada tahun depan hingga berada di sekitar 5,1- 5,3 persen tahun depan.
Selain itu, angka pengangguran mengalami penurunan ke level 6,26% pada Februari 2021. Capain ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat.
Ia menegaskan untuk mengakhiri pandemi maka dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara dan tidak ada satu pun yang tertinggal sehingga akan menciptakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved