Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu dengan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi persoalan inclusion dan exclusion error.
Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah ingin fokus membantu masyarakat rentan dan miskin, khususnya yang terdampak pandemi covid-19.
"Pemerintah melakukan upaya penyempurnaan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Mendorong pembangunan sistem yang terintegerasi dengan data sasaran penerima subsidi," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (24/8).
Baca juga: Bansos Beras Buruk, Mensos : Ganti dengan Beras yang Baru
"Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022. Itu sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Baca juga: Harga Tes PCR di Indonesia, Salah Satu yang Termurah di Asia Tenggara
Menurutnya, kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada 2022 dapat meningkat, sejalan perkembangan dampak pandemi covid-19. Namun, pemerintah optimistis dengan penyempurnaan data dan penajaman, program perlindungan sosial akan menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Bendahara Negara menuturkan pada tahun depan dilakukan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk tabung LPG 3 kg, berikut subsidi listrik. "Pada 2022, kebijakan subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran. Melalui kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat," pungkas Ani.
Pemerintah dikatakannya juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi BBM jenis solar, agar sejalan dengan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.(OL-11)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved