Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu dengan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi persoalan inclusion dan exclusion error.
Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah ingin fokus membantu masyarakat rentan dan miskin, khususnya yang terdampak pandemi covid-19.
"Pemerintah melakukan upaya penyempurnaan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Mendorong pembangunan sistem yang terintegerasi dengan data sasaran penerima subsidi," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (24/8).
Baca juga: Bansos Beras Buruk, Mensos : Ganti dengan Beras yang Baru
"Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022. Itu sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Baca juga: Harga Tes PCR di Indonesia, Salah Satu yang Termurah di Asia Tenggara
Menurutnya, kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada 2022 dapat meningkat, sejalan perkembangan dampak pandemi covid-19. Namun, pemerintah optimistis dengan penyempurnaan data dan penajaman, program perlindungan sosial akan menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Bendahara Negara menuturkan pada tahun depan dilakukan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk tabung LPG 3 kg, berikut subsidi listrik. "Pada 2022, kebijakan subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran. Melalui kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat," pungkas Ani.
Pemerintah dikatakannya juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi BBM jenis solar, agar sejalan dengan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved