Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan dalam Kondisi Normal

MENTERI Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, stabilitas sistem keuangan triwulan II 2021 berada dalam kondisi normal meski ada peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disebut akan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi tersebut.

"Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta covid-19. Kami di KSSK menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan terus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Jumat (6/8).

Sri Mulyani menyebutkan, tren perbaikan kinerja ekonomo global terus berlanjut pada triwulan II 2021. Hal itu didorong dari penguatan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat. Tercatat, pertumbuhan ekonomi AS mencapai 12,2% dan ekonomi Tiongkok tumbuh 7,9%.

Perkembangan ekonomi tersebut turut berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas. Ekspektasi pemulihan global ke depan masih ditopang oleh langkah-langkah sejumlah negara maju yang masih mempertahankan stimulus fiskal dan moneter.

Sri Mulyani mengatakan, momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan countercyclical pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 tercatat 7,07% (yoy), melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021. Perkembangan tersebut menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi Indonesia yang baik," kata dia.

Realisasi belanja negara tumbuh relatif tinggi yakni 9,38% pada semester I 2021, baik dalam bentuk belanja barang, program bansos, maupun belanja modal memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB dari sisi pengeluaran.

Sedangkan konsumsi pemerintah triwulan II 2021 tumbuh tinggi 8,06%. Sementara itu, konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 55% dari total PDB, mampu tumbuh 5,93%.

"Selain faktor base effect momentum Ramadan dan hari raya Idul Fitri, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat melalui program bansos, diskon tarif listrik, relaksasi PPnBM kendaraan bermotor, relaksasi PPN DTP perumahan, serta relatif terkendalinya inflasi, telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat," terang Sri Mulyani.

Komponen investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi (7,54%), terutama ditopang oleh investasi bangunan sejalan dengan realisasi belanja modal Pemerintah yang relatif tinggi pada triwulan II 2021.

Kinerja ekspor dan impor juga mengalami lonjakan tajam, masing-masing tumbuh 31,78% dan 31,22%, sejalan dengan momentum menguatnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas.

"Ke depan, kontribusi non APBN dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin besar seiring dengan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional," kata Sri Mulyani.

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian covid-19. Pada triwulan III 2021 perekonomian nasional dihadapkan pada varian Delta yang menyebabkan peningkatan penyebaran covid.

Hal itu mendorong pemerintah untuk meneraokan pembatasan mobilitas masyarakat yang dapat mengurangi aktivitas ekonomi. Limitasi mobilitas itu juga akan berdampak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

"Oleh karena itu, penyebaran varian Delta covid-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021," kata Ani.

Karenanya, APBN akan terus digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi. Pemerintah, sebut Ani, telah meningkatkan alokasi anggaran baik untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan pemulihan sektor usaha.

Tambahan anggaran kesehatan diberikan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, percepatan vaksinasi serta pembayaran insentif tenaga kesehatan. Langkah-langkah antisipatif juga dilakukan dengan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment).

Masyarakat diharapkan dapat turut berperan serta dengan mendorong kedisplinan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Untuk penguatan perlindungan sosial ditempuh melalui perluasan serta perpanjangan beberapa program bansos.

"Perpanjangan beberapa program dukungan dan insentif usaha juga dilakukan untuk menjaga tren pemulihan sektor usaha. Kebutuhan anggaran penguatan program penanganan Covid-19 tersebut dipenuhi melalui realokasi dan refocusing anggaran untuk menjaga agar defisit APBN tidak melampaui target yang ditetapkan sebelumnya," pungkas Ani. (Mir/OL-09)