Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dialami banyak negara. Menurutnya, banyak negara yang berhasil naik dari berpendapatan rendah ke menengah, lalu terjebak di posisi tersebut bertahun-tahun.
"Tidak banyak negara bisa naik terus menjadi upper middle income country. Sehingga, di dalam pembahasan pembangunan negara-negara dunia, unsur terminologi apa yang disebut middle income trap," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam peluncuran buku Indonesia 2045 secara virtual, Jumat (20/8).
Lebih lanjut, dia mengatakan Indonesia berupaya keluar dari jebakan tersebut. Setidaknya, ada lima hal utama yang dapat berkontribusi mendorong kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
Pertama, sumber daya manusia (SDM), di mana peningkatan mutu dan kualitas akan berpengaruh signifikan pada perkembangan kemajuan bangsa. Pemerintah disebutnya berusaha mengungkit kualitas SDM nasional. Seperti, melalui agenda reformasi bidang kesehatan dan pendidikan.
Baca juga: Ekonomi Digital Bisa Diandalkan untuk Dongkrak Pertumbuhan
Hal itu berhubungan dengan faktor penentu kedua, yakni pendidikan. Ani menilai pendidikan yang berkualitas akan menelurkan SDM yang unggul dan cakap. Hal itu pula yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.
"Dunia pendidikan kita dan sekarang dengan Merdeka Belajar, ingin dilakukan semakin dekatnya dunia pendidikan dengan dunia nyata. Mereka nanti akan bergumul, akan terjun menjadi pemikir, pekerja maupun pemimpin," imbuh Bendahara Negara.
Faktor ketiga ialah jaring pengaman sosial. Menurut dia, hal itu dapat mendorong masyarakat untuk maju secara adil dan kompetitif. Reformasi pada jaring pengaman sosial juga bertujuan agar dampaknya lebih terasa pada kelompok masyarakat yang disasar.
Salah satu reformasi yang dijalankan, yakni mengarahkan subsidi hanya untuk masyarakat yang membutuhkan. Apabila itu berjalan dengan efektif, keadilan sosial bagi masyarakat, seperti yang diamanatkan UUD 45, bisa terwujud.
Baca juga: Harga PCR Turun, Bos Garuda Harap Jumlah Penumpang Pesawat Melejit
"Kita seharusnya bisa membangun penguatan dan pemberian bantuan pada kelompok secara targetnya menjadi jelas. Dengan teknologi digital, seharusnya ini mampu dilakukan. Termasuk transfer kepada keluarga PKH, yang kemudian menciptakan financual inclussion," jelas Ani.
Lalu, faktor keempat ialah reformasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menyasar sektor UMKM yang sejatinya berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor tersebut seharusnya bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat.
Adapun faktor kelima untuk keluar dari middle income trap, yaitu berjalannya institusi pemerintahan yang baik. Menurut Ani, institusi yang baik berkorelasi erat dengan perkembangan dan pertumbuhan bangsa.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menaikkan tarif impor terhadap barang dari 22 negara.
INDONESIA tengah berada di bawah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved