Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dialami banyak negara. Menurutnya, banyak negara yang berhasil naik dari berpendapatan rendah ke menengah, lalu terjebak di posisi tersebut bertahun-tahun.
"Tidak banyak negara bisa naik terus menjadi upper middle income country. Sehingga, di dalam pembahasan pembangunan negara-negara dunia, unsur terminologi apa yang disebut middle income trap," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam peluncuran buku Indonesia 2045 secara virtual, Jumat (20/8).
Lebih lanjut, dia mengatakan Indonesia berupaya keluar dari jebakan tersebut. Setidaknya, ada lima hal utama yang dapat berkontribusi mendorong kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
Pertama, sumber daya manusia (SDM), di mana peningkatan mutu dan kualitas akan berpengaruh signifikan pada perkembangan kemajuan bangsa. Pemerintah disebutnya berusaha mengungkit kualitas SDM nasional. Seperti, melalui agenda reformasi bidang kesehatan dan pendidikan.
Baca juga: Ekonomi Digital Bisa Diandalkan untuk Dongkrak Pertumbuhan
Hal itu berhubungan dengan faktor penentu kedua, yakni pendidikan. Ani menilai pendidikan yang berkualitas akan menelurkan SDM yang unggul dan cakap. Hal itu pula yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.
"Dunia pendidikan kita dan sekarang dengan Merdeka Belajar, ingin dilakukan semakin dekatnya dunia pendidikan dengan dunia nyata. Mereka nanti akan bergumul, akan terjun menjadi pemikir, pekerja maupun pemimpin," imbuh Bendahara Negara.
Faktor ketiga ialah jaring pengaman sosial. Menurut dia, hal itu dapat mendorong masyarakat untuk maju secara adil dan kompetitif. Reformasi pada jaring pengaman sosial juga bertujuan agar dampaknya lebih terasa pada kelompok masyarakat yang disasar.
Salah satu reformasi yang dijalankan, yakni mengarahkan subsidi hanya untuk masyarakat yang membutuhkan. Apabila itu berjalan dengan efektif, keadilan sosial bagi masyarakat, seperti yang diamanatkan UUD 45, bisa terwujud.
Baca juga: Harga PCR Turun, Bos Garuda Harap Jumlah Penumpang Pesawat Melejit
"Kita seharusnya bisa membangun penguatan dan pemberian bantuan pada kelompok secara targetnya menjadi jelas. Dengan teknologi digital, seharusnya ini mampu dilakukan. Termasuk transfer kepada keluarga PKH, yang kemudian menciptakan financual inclussion," jelas Ani.
Lalu, faktor keempat ialah reformasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menyasar sektor UMKM yang sejatinya berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor tersebut seharusnya bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat.
Adapun faktor kelima untuk keluar dari middle income trap, yaitu berjalannya institusi pemerintahan yang baik. Menurut Ani, institusi yang baik berkorelasi erat dengan perkembangan dan pertumbuhan bangsa.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved