Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak pemanasan global tertuang dalam NDCs (Nationally determined contributions) yang tertuang dalam The Paris Agreement.
Dalam komitmen tersebut, dikatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai komitmen Indonesia tersebut mencapai Rp4.520 triliun.
"Estimasi awal untik biaya NDCs kuta mencapai Rp3.461 triliun dan di update lagi dengan peta jalan NDCs ternyata naik angkanya menjadi Rp4.520 triliun untuk mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar," ungkapnya dalam acara Indonesia Green Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Media Group News, Selasa (27/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, APBN sebagai slah satu instrumen sudah menyisihkan 34% anggaran sebesar Rp102,6 triliun pada tahun 2018-2020 atau hanya 4,3% dari total estimasi.
Agar pihak swasta bisa ikut serta dalam pembiayaan ini, Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya mencoba menarik lebih banyak private sector dengan menggunakan insentif.
Baca juga : Bahlil Yakin EoDB Indonesia Tembus Level 60 pada Tahun Ini
"Misalnya kita ikut danai project agar dia kuat secara financial dan bisa kita berikan insentif sehingga uang private bisa masuk seperti SWF. Di level global, ada beberapa battleground yang kita lakukan. Kalau dari sisi Indonesia untuk mendanai proyek yang sifatnya green, kita mendiversifikasi dengan mengisu green bond maka kita punya sukuk green bond," kata Sri Mulyani.
Green bond sendiri dikatakan sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan Indonesia termasuk dalam 18 negara yang menerbitkan green bond. Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mendapat US$ 1,25 miliar dari green bond, US$ 750 juta pada 2019, 2020 dan 2021.
Dari dalam negeri, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat dan menerbitkan green sukuk yang sifatnya retail. Pada 2019 green sukuk ini berhasil mendapat Rp1,4 triliun dan pada 2021 mencapai Rp5,4 triliun.
"Komitmen climate change nggak bakal jalan tanpa uang atau pendanaan dan teknologi. Tanpa ada kedua hal ini nggak bakal terdeliver komitmennya. Climate change itu merupakan risiko global yang nyata seperti covid-19 ini. Ini harus kita hindari dan jangan sampai kita menunggu hal ini terjadi baru kita bertindak," tegasnya. (OL-7)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved