Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak pemanasan global tertuang dalam NDCs (Nationally determined contributions) yang tertuang dalam The Paris Agreement.
Dalam komitmen tersebut, dikatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai komitmen Indonesia tersebut mencapai Rp4.520 triliun.
"Estimasi awal untik biaya NDCs kuta mencapai Rp3.461 triliun dan di update lagi dengan peta jalan NDCs ternyata naik angkanya menjadi Rp4.520 triliun untuk mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar," ungkapnya dalam acara Indonesia Green Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Media Group News, Selasa (27/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, APBN sebagai slah satu instrumen sudah menyisihkan 34% anggaran sebesar Rp102,6 triliun pada tahun 2018-2020 atau hanya 4,3% dari total estimasi.
Agar pihak swasta bisa ikut serta dalam pembiayaan ini, Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya mencoba menarik lebih banyak private sector dengan menggunakan insentif.
Baca juga : Bahlil Yakin EoDB Indonesia Tembus Level 60 pada Tahun Ini
"Misalnya kita ikut danai project agar dia kuat secara financial dan bisa kita berikan insentif sehingga uang private bisa masuk seperti SWF. Di level global, ada beberapa battleground yang kita lakukan. Kalau dari sisi Indonesia untuk mendanai proyek yang sifatnya green, kita mendiversifikasi dengan mengisu green bond maka kita punya sukuk green bond," kata Sri Mulyani.
Green bond sendiri dikatakan sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan Indonesia termasuk dalam 18 negara yang menerbitkan green bond. Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mendapat US$ 1,25 miliar dari green bond, US$ 750 juta pada 2019, 2020 dan 2021.
Dari dalam negeri, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat dan menerbitkan green sukuk yang sifatnya retail. Pada 2019 green sukuk ini berhasil mendapat Rp1,4 triliun dan pada 2021 mencapai Rp5,4 triliun.
"Komitmen climate change nggak bakal jalan tanpa uang atau pendanaan dan teknologi. Tanpa ada kedua hal ini nggak bakal terdeliver komitmennya. Climate change itu merupakan risiko global yang nyata seperti covid-19 ini. Ini harus kita hindari dan jangan sampai kita menunggu hal ini terjadi baru kita bertindak," tegasnya. (OL-7)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved