Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak pemanasan global tertuang dalam NDCs (Nationally determined contributions) yang tertuang dalam The Paris Agreement.
Dalam komitmen tersebut, dikatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai komitmen Indonesia tersebut mencapai Rp4.520 triliun.
"Estimasi awal untik biaya NDCs kuta mencapai Rp3.461 triliun dan di update lagi dengan peta jalan NDCs ternyata naik angkanya menjadi Rp4.520 triliun untuk mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar," ungkapnya dalam acara Indonesia Green Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Media Group News, Selasa (27/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, APBN sebagai slah satu instrumen sudah menyisihkan 34% anggaran sebesar Rp102,6 triliun pada tahun 2018-2020 atau hanya 4,3% dari total estimasi.
Agar pihak swasta bisa ikut serta dalam pembiayaan ini, Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya mencoba menarik lebih banyak private sector dengan menggunakan insentif.
Baca juga : Bahlil Yakin EoDB Indonesia Tembus Level 60 pada Tahun Ini
"Misalnya kita ikut danai project agar dia kuat secara financial dan bisa kita berikan insentif sehingga uang private bisa masuk seperti SWF. Di level global, ada beberapa battleground yang kita lakukan. Kalau dari sisi Indonesia untuk mendanai proyek yang sifatnya green, kita mendiversifikasi dengan mengisu green bond maka kita punya sukuk green bond," kata Sri Mulyani.
Green bond sendiri dikatakan sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan Indonesia termasuk dalam 18 negara yang menerbitkan green bond. Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mendapat US$ 1,25 miliar dari green bond, US$ 750 juta pada 2019, 2020 dan 2021.
Dari dalam negeri, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat dan menerbitkan green sukuk yang sifatnya retail. Pada 2019 green sukuk ini berhasil mendapat Rp1,4 triliun dan pada 2021 mencapai Rp5,4 triliun.
"Komitmen climate change nggak bakal jalan tanpa uang atau pendanaan dan teknologi. Tanpa ada kedua hal ini nggak bakal terdeliver komitmennya. Climate change itu merupakan risiko global yang nyata seperti covid-19 ini. Ini harus kita hindari dan jangan sampai kita menunggu hal ini terjadi baru kita bertindak," tegasnya. (OL-7)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved