MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menangani covid-19 dan pemulihan ekonomi di tiap wilayah. Sebab, kinerja serapan anggaran pemda hingga semester I 2021 cenderung lambat.
Salah satunya yakni rendahnya serapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sebab, hingga enam bulan pertama di 2021 realisasinya baru 21,2%, atau Rp6,11 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp28,8 triliun.
"Program ini berjalan 12 bulan untuk 8 juta orang penerima, masing-masing Rp300 ribu per bulan. Tapi di semester I tahun ini baru tersalur ke 5,2 juta penerima. Kami bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa mendorong agar BLT Desa ini segera dibayarkan," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (21/7).
Program BLT Dana Desa merupakan instrumen perlindungan sosial yang penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemi covid-19. Apalagi program tersebut merupakan kewajiban pemda tanpa mengaitkannya dengan program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah pusat.
Sri Mulyani menyayangkan lambatnya penyaluran BLT Dana Desa tersebut. Terlebih 163 daerah yang meliputi 25.547 desa baru menyalurkan dana sebesar Rp938,3 miliar. Realisasi itu baru sekitar 8,3% dari anggaran yang ada sebesar Rp11,5 triliun.
"Jadi not even Rp1 triliun realsiaisinya, hanya 8,2% ini 163 daerah, di mana penyaluran BLT Desa masih sangat kecil," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Asosiasi Pusat Belanja Desak Pemerintah Realisasikan Subsidi
Dari catatan Kementerian Keuangan pula terlihat sebanyak 151 daerah yang terdiri dari 25.815 desa telah menyalurkan dana sebesar Rp2,1 triliun, atau 21,7% dari anggaran senilai Rp10,04 triliun.
Sedangkan sebanyak 99 daerah yang meliputi 15.208 desa telah menyalurkan dana sebesar Rp2,2 triliun, atau 37,3% dari anggaran senilai Rp6,09 triliun. Lalu sebanyak 21 daerah yang meliputi 2.873 desa telah menyalurkan dana sebesar Rp717,6 miliar, atau 59,7% dari anggaran Rp1,2 triliun.
Selain penyaluran dana desa yang lambat, Sri Mulyani turut menyoroti kinerja APBD dalam menjalankan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Tercatat anggaran APBD tersedia untuk menjalankan dua kegiatan itu mencapai Rp25,46 triliun.
Namun, hingga 20 Juli 2021 realisasinya baru mencapai 18,5% atau setara Rp4,7 triliun dari pagu tersedia. Realisasi itu terdiri dari serapan kegiatan perlindungan sosial sebesar Rp2,3 trilun, atau 19,2% dari pagu sebesar Rp12,11 trilun, dan pemberdayaan ekonomi tercatat serapannya baru Rp2,4 triliun, atau 17,8% dari pagu Rp13,35 triliun.
Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, saldo pemda di perbankan pada Juni kembali mengalami kenaikan. Pada Juni 2021 posisinya menyentuh Rp190 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp172 triliun.
"Sampai akhir juni naik lagi, bulan kemarin (Mei) Rp172 triliun dan sekarang sampai akhir juni Rp190 triliun. Kalau dibandingkan Juni tahun lalu memang lebih rendah, karena Juni tahun lalu jumlahnya Rp196 triliun," terangnya. (OL-7)
