Headline

Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.

Fokus

Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Ratusan Warga Kepung Kantor Tuntut Kades Buniasih Mundur Terkait Dana Desa

Kristiadi
15/7/2025 18:27
Ratusan Warga Kepung Kantor Tuntut Kades Buniasih Mundur Terkait Dana Desa
Ratusan warga Dusun Gentong, Nyarindo, Pagok, Antralina dan Selahawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, kepung kantor dan menuntut kepala desa mundur.(MI/Kristiadi)

Ratusan warga Dusun Gentong, Nyarindo, Pagok, Antralina dan Selahawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, kepung kantor menuntut agar Kepala Desa mundur dari jabatannya. Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.

Tokoh warga, Muhamad Topik Ismail mengatakan, selama dua tahun ini warga sudah cukup bersabar menunggu kejelasan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) yang mana tidak dilakukannya secara transfaran lantaran infrastruktur jalan, drainase, fasilitas lain tidak terlihat. Namun, dana tahap pertama yang sudah ada sejak bulan ramadan belum dilakukan pekerjaan.

"Keresahan warga tidak hanya infrastruktur yang mangkrak dan hak perangkat RT/RW tidak dibayarkan untuk dana operasional 3 hingga 5 bulan. Akan tetapi, komunikasi antara pemerintah desa bersama warga sangat tertutup dan dinilai nyaris tidak ada kegiatan hingga kami menduga anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) digunakan untuk kepentingan pribadi," katanya, Selasa (15/7/2025).

Ia mengatakan, anggaran dana desa (DD) dan biaya langsung tunai (DLT) bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan selama 2 tahun menunggu kepastian terutamanya pekerjaan jalan termasuk infrastruktur lain berupa bangunan masih belum dikerjakan. Namun, warga lain menduga anggaran itu digunakan untuk main judi online hingga kepentingan pribadi.

"Kami berharap kepala desa menunjukkan itikad baik dan menyampaikan permintaan maaf termasuk anggaran DD dan DLT agar dibuka secara transparan. Karena, langkah ini supaya tidak mengintimidasi sepihak dan silahkan membuka diri terutama dana tersebut apakah sudah digunakan atau belum kami akan menunggunya," ujarnya.

Sementara, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buniasih, Jeje Zaenal Abidin mengatakan, masyarakat sudah berulang kali melakukan audensi berusaha memediasi persoalan hingga di tahun ini mereka sudah kehabisan kesabaran hingga  Kades Buniasih mundur dari Jabatannya. Karena, masyarakat menuntut kejelasan penggunaan anggaran yang mana selama ini tidak transparansi dari pihak desa.

"Kondisi ini terus berlangsung dan kepala desa tidak menunjukkan kesanggupan dalam menjalankan tugasnya. Kami BPD akan mengusulkan pemerintah kabupaten Tasikmalaya segera menunjuk pejabat sementara. Karena, anggaran Dana Desa (DD) dan dana langsung tunai (DLT) tidak ada kejelasan lantaran infrastruktur jalan rusak parah," paparnya. (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya