Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan bencana global dan dampaknya diperkirakan sama seperti pandemi covid-19.
Pandemi covid-19 telah meluas ke seluruh dunia dan menahan mobilitas manusia. Sementara itu, ancaman perubahan iklim beriringan dengan pembangunan. Semakin rakyatnya sejahtera, mobilitas tinggi dan penggunaan energi semakin besar, maka akan menghasilkan emisi karbon dalam bentuk kenaikan suhu.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan saat ini dunia berlomba menghindari dampak katastropik akibat kenaikan suku atau temperatur dunia. Sebab, perubahan iklim akan mempengaruhi semua makhluk hidup.
"Sama seperti pandemi, tidak ada negara yang bisa terbebas dari ancaman perubahan iklim,” pungkas Ani dalam acara ESG Capital Market Summit 2021, Selasa (27/7).
Baca juga: Indonesia Punya Komitmen Tinggi Terhadap Adaptasi Perubahan Iklim
Negara yang tidak siap dari sisi sistem kesehatan, kemampuan fiskal, serta kemampuan mendapatkan vaksin covid-19, akan menjadi negara paling terdampak pandemi. Seperti halnya perubahan iklim, negara miskin akan mendapatkan beban yang jauh lebih berat.
Indonesia negara yang besar dari segi jumlah penduduk dan ekonomi. Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia harus ikut berpartisipasi menangani risiko perubahan iklim. "Indonesia tidak seharusnya dalam situasi menunggu dan defensif, ketika negara lain membuat regulasi baru,” imbuhnya.
Menurut Bendahara Negara, Indonesia bisa berkontribusi dalam menangani perubahan iklim global. Sebagai negara yang besar dari sisi geografis, jumlah penduduk dan size ekonomi, pastinya diperhitungkan partisipasinya dalam penanganan dampak perubahan iklim.
“Kita juga harus mendudukkan Indonesia dalam konteks ancaman global, sekaligus mendudukkan Indonesia dalam konteks kesiapan untuk ikut membentuk tatanan global baru," tutur Ani.
Baca juga: Semester I 2021, Realisasi Investasi di RI Capai Rp442,8 Triliun
Kontribusi Indonesia yang pertama adalah Menteri Keuangan terpilih sebagai Co-Chair dari The Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Kedua, Indonesia masuk dalam G20 yang mengusung isu climate change. Terutama, aspek finance dan pembentukan task force perubahan iklim mulai 2022.
Dunia telah membelanjakan anggaran lebih dari US$11 triliun untuk menangani dampak pandemi covid-19. Itu melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Indonesia pun melakukan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan perekonomian domestik.
Pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terserap Rp579,78 triliun atau 83,4%. Lalu pada 2021, program PEN mendapat alokasi anggaran Rp744,75 triliun, dengan realisasi per 16 Juli Rp277,36 triliun.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved