Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan bencana global dan dampaknya diperkirakan sama seperti pandemi covid-19.
Pandemi covid-19 telah meluas ke seluruh dunia dan menahan mobilitas manusia. Sementara itu, ancaman perubahan iklim beriringan dengan pembangunan. Semakin rakyatnya sejahtera, mobilitas tinggi dan penggunaan energi semakin besar, maka akan menghasilkan emisi karbon dalam bentuk kenaikan suhu.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan saat ini dunia berlomba menghindari dampak katastropik akibat kenaikan suku atau temperatur dunia. Sebab, perubahan iklim akan mempengaruhi semua makhluk hidup.
"Sama seperti pandemi, tidak ada negara yang bisa terbebas dari ancaman perubahan iklim,” pungkas Ani dalam acara ESG Capital Market Summit 2021, Selasa (27/7).
Baca juga: Indonesia Punya Komitmen Tinggi Terhadap Adaptasi Perubahan Iklim
Negara yang tidak siap dari sisi sistem kesehatan, kemampuan fiskal, serta kemampuan mendapatkan vaksin covid-19, akan menjadi negara paling terdampak pandemi. Seperti halnya perubahan iklim, negara miskin akan mendapatkan beban yang jauh lebih berat.
Indonesia negara yang besar dari segi jumlah penduduk dan ekonomi. Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia harus ikut berpartisipasi menangani risiko perubahan iklim. "Indonesia tidak seharusnya dalam situasi menunggu dan defensif, ketika negara lain membuat regulasi baru,” imbuhnya.
Menurut Bendahara Negara, Indonesia bisa berkontribusi dalam menangani perubahan iklim global. Sebagai negara yang besar dari sisi geografis, jumlah penduduk dan size ekonomi, pastinya diperhitungkan partisipasinya dalam penanganan dampak perubahan iklim.
“Kita juga harus mendudukkan Indonesia dalam konteks ancaman global, sekaligus mendudukkan Indonesia dalam konteks kesiapan untuk ikut membentuk tatanan global baru," tutur Ani.
Baca juga: Semester I 2021, Realisasi Investasi di RI Capai Rp442,8 Triliun
Kontribusi Indonesia yang pertama adalah Menteri Keuangan terpilih sebagai Co-Chair dari The Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Kedua, Indonesia masuk dalam G20 yang mengusung isu climate change. Terutama, aspek finance dan pembentukan task force perubahan iklim mulai 2022.
Dunia telah membelanjakan anggaran lebih dari US$11 triliun untuk menangani dampak pandemi covid-19. Itu melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Indonesia pun melakukan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan perekonomian domestik.
Pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terserap Rp579,78 triliun atau 83,4%. Lalu pada 2021, program PEN mendapat alokasi anggaran Rp744,75 triliun, dengan realisasi per 16 Juli Rp277,36 triliun.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved