REALISASI serapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2% dari total anggaran sebesar Rp744,75 triliun. Realisasi itu berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 16 Juli 2021.
"Program PC PEN sampai 16 Juli penyerapannya sudah 37,2% dari pagu baru sebesar Rp744,75 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (21/7). Realisasi itu berasal dari serapan pada klaster kesehatan mencapai Rp54,1 triliun atau 25,2% dari pagu Rp214,95 triliun.
Dana itu dialokasikan pada diagnostik untuk testing dan tracing; therapeutic untuk biaya perawatan, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, obat serta Alat Pelindung Diri (APD); pengadaan 53,91 juta dosis vaksin; bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang; dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Lalu realisasi pada klaster perlindungan sosial mencapai Rp82,22 triliun atau 43,8% dari pagu Rp187,84 triliun. Dana itu digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH); Kartu Sembako; Bantuan Sosial Tunai (BST); BLT Dana Desa; Kartu Prakerja; bantuan kuota internet; dan subsidi listrik.
Sedangkan pada klaster program prioritas, realisasinya telah mencapai Rp44,44 triliun atau 37,7% dari pagu Rp117,94 triliun. Dana itu dialokasikan untuk program padat karya; dukungan pariwisata; ketahanan pangan; pembangunan infrastruktur teknologi dan komunikasi; dan dukungan pengembangan kawasan industri.
Kemudian realisasi dukungan kepada UMKM dan korporasi tercatat Rp51,53 triliun atau 32% dari pagu Rp161,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro; Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM; IJP koporasi; penempatan dana pada bank umum; dan subsidi bunga.
Sedangkan realisasi klaster insentif usaha tercatat Rp45,07 triliun, atau 71,7% dari pagu Rp62,83 triliun. "Untuk insentif usaha ini sudah cukup tinggi realisasinya," terang Sri Mulyani.
Dia menambahkan, kendati anggaran program PC PEN 2021 mengalami kenaikan, defisit anggaran dipastikan tak akan melebar. Itu karena pemerintah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk mendukung kebijakan di tengah tekanan pandemi.
Pemerintah, sebut Sri Mulyani, saat ini juga diperkenankan untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2020 di tahun ini. "Kami diperbolehkan DPR dalam pembahasan laporan semester I untuk menggunakan SAL 2020 dalam rangka melaksanakan APBN 2021," imbuh Sri Mulyani.
Pemerintah, lanjutnya, menggunakan SAL 2020 untuk belanja tahun ini sebesar Rp186,67 triliun sekaligus mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, SAL akan digunakan untuk mengurangi pengadaan utang hingga Rp150,8 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran tahap III dan IV. "Tahap ketiga ini direncanakan selesai akhir bulan dan tahap keempat karena baru hari ini, mudah-mudahan awal Agustus selesai," imbuh Isa.
Baca juga: Ekonom: BI akan Pertahankan Suku Bunga Acuan
"Ini karena anggaran PC PEN bertambah Rp55,21 triliun, sehingga perlu lagi ditambah penyiapan untuk kami lalukan refocusing (belanja K/L) tahap keempat. Ini besarannya Rp26,3 triliun, sedangkan TKDD Rp6 triliun," sambungnya. (OL-14)
