Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit APBN pada Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun, atau 2,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.031,5 triliun, lebih rendah dari belanja negara Rp1.368,4 triliun.
"Dari sisi defisit, APBN kita mencapai Rp336,9 triliun, tahun lalu Rp329,9. Dari sisi persen terhadap PDB relatif hampir sama atau lebih kecil yaitu 2,04%, tahun lalu 2,14%. Ini masih in track untuk defisit kita di 5,7%," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (25/8).
Sri Mulyani bilang, kendati tercatat defisit, kinerja APBN hingga akhir Juli menggambarkan kondisi perekonomian yang berbalik. Pasalnya, seluruh instrumen pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif dibanding realisasi APBN Juli 2020.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp647,7 triliun, 52,7% dari target APBN 2021 yakni Rp1.229,6 triliun. Realisasi pajak tersebut tumbuh 7,6% dibanding realisasi penerimaan pajak Juli 2020. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp141,2 triliun, atau 65,7% dari target APBN Rp215 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 29,5% dari Juli 2020.
Catatan positif juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Juli 2021, realisasi PNBP mencapai Rp242,1 triliun, atau 81,2% dari target APBN yakni Rp298,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 15,8% dibanding Juli 2020.
Baca juga : BI: Kredit Perorangan Melambat, Namun Mikro Tumbuh
"Semuanya menggambarkan green signal. Dari sisi pendapatan negara menggambarkan perekonomian mengalami turn around dan degupnya tertangkap oleh pendapatan negara kita," jelas Sri Mulyani.
Kinerja positif, lanjutnya, juga tercermin dari realisasi belanja negara yang sebesar Rp1.368,4 triliun, atau 49,8% dari alokasi APBN 2021 yakni Rp2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 9,3% dari realisasi Juli 2020.
Sri Mulyani menambahkan, belanja negara yang tumbuh positif itu terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari belanja pemerintah pusat. Tercatat hingga Juli 2021 realisasinya mencapai Rp952,8 triliun, atau 48,7% dari alokasi APBN Rp1.954,5 triliun. Kinerja tersebut mengalami pertumbuhan 20,1% dibanding Juli 2020.
Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mengalami pertumbuhan minus. Pada Juli 2021, realisasi TKDD hanya Rp415,5 triliun, atau 52,2% dari alokasi APBN yakni Rp795,5 triliun. Kinerja itu mengalami pertumbuhan minus 9,4% dibanding Juli 2020.
"TKDD mengalami kontraksi 9,4%, baik transfer ke daerah yang umum, dana bagi hasil, dak, maupun dana desa, semua masih di zona pertumbuhan negatif. Tahun lalu juga negatif tapi tahun ini lebih dalam. Karena tahun lalu memang dana desa kita flush pada awal kuartal I dan terutama kuartal II. Tahun ini mungkin kita akan back loading," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia mengatakan, ekonomi Indonesia pada Juli masih memberikan harapan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Meski pun ada pembatasan mobilitas yang cukup ketat pada periode tersebut, kinerja APBN terbilang cukup positif.
"Jadi ada harapan dan langkah-langkah untuk memulihkan. Kita juga melihat adanya tren pemulihan yang luar biasa kuat untuk pembalikkan atau rebound dan recover, terutama di kuartal II, bahkan beberapa aktivitas masih berlanjut meski pun kita melakukan PPKM di Juli," pungkas Sri Mulyani. (OL-7).
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved