Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit APBN pada Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun, atau 2,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.031,5 triliun, lebih rendah dari belanja negara Rp1.368,4 triliun.
"Dari sisi defisit, APBN kita mencapai Rp336,9 triliun, tahun lalu Rp329,9. Dari sisi persen terhadap PDB relatif hampir sama atau lebih kecil yaitu 2,04%, tahun lalu 2,14%. Ini masih in track untuk defisit kita di 5,7%," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (25/8).
Sri Mulyani bilang, kendati tercatat defisit, kinerja APBN hingga akhir Juli menggambarkan kondisi perekonomian yang berbalik. Pasalnya, seluruh instrumen pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif dibanding realisasi APBN Juli 2020.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp647,7 triliun, 52,7% dari target APBN 2021 yakni Rp1.229,6 triliun. Realisasi pajak tersebut tumbuh 7,6% dibanding realisasi penerimaan pajak Juli 2020. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp141,2 triliun, atau 65,7% dari target APBN Rp215 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 29,5% dari Juli 2020.
Catatan positif juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Juli 2021, realisasi PNBP mencapai Rp242,1 triliun, atau 81,2% dari target APBN yakni Rp298,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 15,8% dibanding Juli 2020.
Baca juga : BI: Kredit Perorangan Melambat, Namun Mikro Tumbuh
"Semuanya menggambarkan green signal. Dari sisi pendapatan negara menggambarkan perekonomian mengalami turn around dan degupnya tertangkap oleh pendapatan negara kita," jelas Sri Mulyani.
Kinerja positif, lanjutnya, juga tercermin dari realisasi belanja negara yang sebesar Rp1.368,4 triliun, atau 49,8% dari alokasi APBN 2021 yakni Rp2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 9,3% dari realisasi Juli 2020.
Sri Mulyani menambahkan, belanja negara yang tumbuh positif itu terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari belanja pemerintah pusat. Tercatat hingga Juli 2021 realisasinya mencapai Rp952,8 triliun, atau 48,7% dari alokasi APBN Rp1.954,5 triliun. Kinerja tersebut mengalami pertumbuhan 20,1% dibanding Juli 2020.
Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mengalami pertumbuhan minus. Pada Juli 2021, realisasi TKDD hanya Rp415,5 triliun, atau 52,2% dari alokasi APBN yakni Rp795,5 triliun. Kinerja itu mengalami pertumbuhan minus 9,4% dibanding Juli 2020.
"TKDD mengalami kontraksi 9,4%, baik transfer ke daerah yang umum, dana bagi hasil, dak, maupun dana desa, semua masih di zona pertumbuhan negatif. Tahun lalu juga negatif tapi tahun ini lebih dalam. Karena tahun lalu memang dana desa kita flush pada awal kuartal I dan terutama kuartal II. Tahun ini mungkin kita akan back loading," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia mengatakan, ekonomi Indonesia pada Juli masih memberikan harapan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Meski pun ada pembatasan mobilitas yang cukup ketat pada periode tersebut, kinerja APBN terbilang cukup positif.
"Jadi ada harapan dan langkah-langkah untuk memulihkan. Kita juga melihat adanya tren pemulihan yang luar biasa kuat untuk pembalikkan atau rebound dan recover, terutama di kuartal II, bahkan beberapa aktivitas masih berlanjut meski pun kita melakukan PPKM di Juli," pungkas Sri Mulyani. (OL-7).
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved