Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit APBN pada Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun, atau 2,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.031,5 triliun, lebih rendah dari belanja negara Rp1.368,4 triliun.
"Dari sisi defisit, APBN kita mencapai Rp336,9 triliun, tahun lalu Rp329,9. Dari sisi persen terhadap PDB relatif hampir sama atau lebih kecil yaitu 2,04%, tahun lalu 2,14%. Ini masih in track untuk defisit kita di 5,7%," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (25/8).
Sri Mulyani bilang, kendati tercatat defisit, kinerja APBN hingga akhir Juli menggambarkan kondisi perekonomian yang berbalik. Pasalnya, seluruh instrumen pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif dibanding realisasi APBN Juli 2020.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp647,7 triliun, 52,7% dari target APBN 2021 yakni Rp1.229,6 triliun. Realisasi pajak tersebut tumbuh 7,6% dibanding realisasi penerimaan pajak Juli 2020. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp141,2 triliun, atau 65,7% dari target APBN Rp215 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 29,5% dari Juli 2020.
Catatan positif juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Juli 2021, realisasi PNBP mencapai Rp242,1 triliun, atau 81,2% dari target APBN yakni Rp298,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 15,8% dibanding Juli 2020.
Baca juga : BI: Kredit Perorangan Melambat, Namun Mikro Tumbuh
"Semuanya menggambarkan green signal. Dari sisi pendapatan negara menggambarkan perekonomian mengalami turn around dan degupnya tertangkap oleh pendapatan negara kita," jelas Sri Mulyani.
Kinerja positif, lanjutnya, juga tercermin dari realisasi belanja negara yang sebesar Rp1.368,4 triliun, atau 49,8% dari alokasi APBN 2021 yakni Rp2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 9,3% dari realisasi Juli 2020.
Sri Mulyani menambahkan, belanja negara yang tumbuh positif itu terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari belanja pemerintah pusat. Tercatat hingga Juli 2021 realisasinya mencapai Rp952,8 triliun, atau 48,7% dari alokasi APBN Rp1.954,5 triliun. Kinerja tersebut mengalami pertumbuhan 20,1% dibanding Juli 2020.
Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mengalami pertumbuhan minus. Pada Juli 2021, realisasi TKDD hanya Rp415,5 triliun, atau 52,2% dari alokasi APBN yakni Rp795,5 triliun. Kinerja itu mengalami pertumbuhan minus 9,4% dibanding Juli 2020.
"TKDD mengalami kontraksi 9,4%, baik transfer ke daerah yang umum, dana bagi hasil, dak, maupun dana desa, semua masih di zona pertumbuhan negatif. Tahun lalu juga negatif tapi tahun ini lebih dalam. Karena tahun lalu memang dana desa kita flush pada awal kuartal I dan terutama kuartal II. Tahun ini mungkin kita akan back loading," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia mengatakan, ekonomi Indonesia pada Juli masih memberikan harapan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Meski pun ada pembatasan mobilitas yang cukup ketat pada periode tersebut, kinerja APBN terbilang cukup positif.
"Jadi ada harapan dan langkah-langkah untuk memulihkan. Kita juga melihat adanya tren pemulihan yang luar biasa kuat untuk pembalikkan atau rebound dan recover, terutama di kuartal II, bahkan beberapa aktivitas masih berlanjut meski pun kita melakukan PPKM di Juli," pungkas Sri Mulyani. (OL-7).
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved