Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Menurut Bendahara Negara, negara yang tidak siap dari kemampuan fiskal dan aspek kesehatan, akan menjadi yang paling terdampak pandemi covid-19.
Salah satunya yakni rendahnya serapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sebab, hingga enam bulan pertama di 2021 realisasinya baru 21,2%
Realisasi itu berasal dari serapan pada klaster kesehatan mencapai Rp54,1 triliun atau 25,2% dari pagu Rp214,95 triliun.
Menkeu menyatakan realisasi defisit anggaran semester I 2021 sesuai dengan jalur yang ditargetkan pemerintah. Total defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan Rp1.006,4 triliun.
Berbeda dengan kriteria BSU pada tahun lalu, kali ini bantuan akan diberikan kepada pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan pengurangan pendapatan.
Kenaikan anggaran penanganan Covid-19 imbas adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.
Komwasjak merupakan komite non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menkeu melakukan pengawasan pajak.
Menkeu menekankan program PEN tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, namun juga perlindungan sosial. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentah.
Ia khawatir jika PPKM darurat diperpanjang, banyak masyarakat berpenghasilan mikro dan miskin sangat terdampak
Tuntutan mereformasi sistem perpajakan, sebutnya, menjadi keniscayaan agar Indonesia tak tertinggal dari negara lain
Pajak memainkan dua peran yakni sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha.
PAJAK adalah simbol dari kedaulatan, kemerdekaan, kemandirian suatu bangsa dan kegotongroyonggan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menkeu langsung menegaskan bahwa isu pemerintah tidak membayar insentif nakes sebagai hoaks.
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun.
Kepemilikan SBN oleh perbankan diketahui mengalami peningkatan dari posisi 2019 yang hanya 20,73%. Hal ini merupakan langkah pengamanan di tengah penurunan kredit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 10 Juli 2021 pemerintah telah membelanjakan 59,3 juta dosis vaksin dengan nilai Rp10,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah memiliki dua skenario penghitungan pertumbuhan ekonomi terkait lonjakan kasus pandemi covid-19 di Tanah Air.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, keselamatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI.
Sri Mulyani menyatakan promosi investasi terhadap infrastruktur yang bersifat berkelanjutan harus dilakukan dengan cepat dan tetap.
Realisasi pada periode tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved