Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah pemerintah berencana menekan defisit anggaran menjadi 4,8% pada 2022 atau sekitar Rp868 triliun.
Menurut Ani, sapaan akrabnya, saat ini proses pengajuan kepada DPR RI telah dilakukan dan sedang dalam pembahasan. "Masih dalam tahap pembicaraan dengan DPR. Pemerintah mengajukan defisit anggaran 4,8%, yakni Rp868 triliun," ungkap Ani dalam Seminar Nasional ISEI 2021, Selasa (31/8).
Baca juga: Jokowi: Sinyal Pemulihan Ekonomi Global sudah Sangat Terasa
Diketahui, defisit anggaran pada 2020 sudah mencapai 6,14% atau senilai Rp947 triliun. Peningkatan belanja pemerintah pusat digunakan untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Seperti, belanja di sektor kesehatan, perlindungan sosial, membantu UMKM, daerah dan berbagai insentif.
Namun, dalam waktu yang bersamaan, penerimaan negara juga mengalami penurunan di masa pandemi covid-19. "Penerimaan pajak kita mengalami penurunan akibat covid-19. Jadi memang APBN ini instrumen utama, tapi kita enggak bekerja sendiri," pungkas Bendahara Negara.
Mulai tahun ini, lanjut dia, pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 5,8%. Secara persentase memang menurun, namun secara nominal penurunannya tidak terlalu besar, yakni Rp991 triliun. "Defisit kita turun sampai 5,8%, tapi secara nominal masih besar karena nilainya Rp991 triliun," imbuhnya.
Baca juga: BI Kembali Mempertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Lebih lajut, dia menkenkan bahwa konsolidasi fiskal harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Sehingga, APBN segera kembali sehat, lebih kredibel dan efektif. Kinerja perekonomian nasional pun bisa kembali dalam tahap diprediksi.
Pihaknya juga berharap angka kemiskinan bisa kembali ditekan dan indeks pembangunan manusia lebih cepat untuk ditingkatkan. "Dalam konsolidasi ini, ekonomi kita harus pulih. Diharapkan muncul inisiatif dari dunia usaha dan masyarakat. Sehingga, tingkat kemiskinan bisa kembali terjaga," tutup Ani.(OL-11)
Pemerintah didorong melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved