Pemerintah Ajukan Defisit APBN 2022 4,8%, Menkeu: Masih Dibahas dengan DPR

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah pemerintah berencana menekan defisit anggaran menjadi 4,8% pada 2022 atau sekitar Rp868 triliun. 

Menurut Ani, sapaan akrabnya, saat ini proses pengajuan kepada DPR RI telah dilakukan dan sedang dalam pembahasan. "Masih dalam tahap pembicaraan dengan DPR. Pemerintah mengajukan defisit anggaran 4,8%, yakni Rp868 triliun," ungkap Ani dalam Seminar Nasional ISEI 2021, Selasa (31/8).

Baca juga: Jokowi: Sinyal Pemulihan Ekonomi Global sudah Sangat Terasa

Diketahui, defisit anggaran pada 2020 sudah mencapai 6,14% atau senilai Rp947 triliun. Peningkatan belanja pemerintah pusat digunakan untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Seperti, belanja di sektor kesehatan, perlindungan sosial, membantu UMKM, daerah dan berbagai insentif. 

Namun, dalam waktu yang bersamaan, penerimaan negara juga mengalami penurunan di masa pandemi covid-19. "Penerimaan pajak kita mengalami penurunan akibat covid-19. Jadi memang APBN ini instrumen utama, tapi kita enggak bekerja sendiri," pungkas Bendahara Negara.

Mulai tahun ini, lanjut dia, pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 5,8%. Secara persentase memang menurun, namun secara nominal penurunannya tidak terlalu besar, yakni Rp991 triliun. "Defisit kita turun sampai 5,8%, tapi secara nominal masih besar karena nilainya Rp991 triliun," imbuhnya.

Baca juga: BI Kembali Mempertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%

Lebih lajut, dia menkenkan bahwa konsolidasi fiskal harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Sehingga, APBN segera kembali sehat, lebih kredibel dan efektif. Kinerja perekonomian nasional pun bisa kembali dalam tahap diprediksi.

Pihaknya juga berharap angka kemiskinan bisa kembali ditekan dan indeks pembangunan manusia lebih cepat untuk ditingkatkan. "Dalam konsolidasi ini, ekonomi kita harus pulih. Diharapkan muncul inisiatif dari dunia usaha dan masyarakat. Sehingga, tingkat kemiskinan bisa kembali terjaga," tutup Ani.(OL-11)