Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tetap menjalankan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satunya, tecermin dari realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp550,6 triliun hingga akhir Agustus 2021. "Dalam UU APBN dituliskan bahwa target utang tahun ini untuk defisit 5,7% dari PDB itu totalnya Rp1.177,4 triliun," jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9).
"Jadi kalau sekarang kita meng-issue Rp550 triliun, ini hanya 46,8% dan ini sudah Agustus. Jadi, jauh lebih kecil dari yang tadinya ditargetkan," imbuhnya.
Baca juga: Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 53,2%
Kinerja pembiayaan utang juga tercatat mengalami pertumbuhan minus 20,5%, jika dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar Rp692,3 triliun. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp567,4 triliun dan pinjaman neto Rp16,8 triliun.
Penerbitan SBN dikatakannya jauh lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN, yakni Rp1.207,3 triliun. Hal itu terjadi karena pemerintah melakukan penyesuaian penerbitan SBN.
"Sampai akhir Agustus meng-issue Rp567,4 triliun atau 47,0%. Bahkan kurang dari 50%, padahal ini sudah bulan ke-8. Kenapa itu terjadi? Karena ada penyesuaian target dari penerbitan SBN neto. Kenapa bisa dilakukan? Karena kita menggunakan sisa anggaran lebih tahun lalu," jelas Bendahara negara.
Penggunaan sisa anggaran lebih untuk pembiayaan utang dilakukan dengan menyesuaikan investasi pemerintah. Selain itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Bank Indonesia dan pemerintah juga mendorong penurunanan penerbitan SBN.
Baca juga: BI Tahan Lagi Suku Bunga Acuan di Level 3,50%
Menurut Ani, Bank Indonesia telah berkontribusi dalam penanganan dampak pandemi covid-19. Itu terkait pembelian SBN seperti yang tertuang dalam SKB I dan III. Tercatat hingga 15 September, Bank Sentral sudah membeli Rp139,8 triliun dalam bentuk SUN Rp95,6 triliun dan SBSN Rp44,25 triliun.
Hal tersebut mencerminkan upaya kondolidasi fiskal yang konsisten. APBN sebagai instrumen fiskal dapat memainkan perannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Kita tetap menangani covid-19, melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi, namun konsolidasi fiskal tetap kita lakukan. Ini berarti issuance utang menurun," tutupnya.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved