Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tetap menjalankan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satunya, tecermin dari realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp550,6 triliun hingga akhir Agustus 2021. "Dalam UU APBN dituliskan bahwa target utang tahun ini untuk defisit 5,7% dari PDB itu totalnya Rp1.177,4 triliun," jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9).
"Jadi kalau sekarang kita meng-issue Rp550 triliun, ini hanya 46,8% dan ini sudah Agustus. Jadi, jauh lebih kecil dari yang tadinya ditargetkan," imbuhnya.
Baca juga: Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 53,2%
Kinerja pembiayaan utang juga tercatat mengalami pertumbuhan minus 20,5%, jika dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar Rp692,3 triliun. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp567,4 triliun dan pinjaman neto Rp16,8 triliun.
Penerbitan SBN dikatakannya jauh lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN, yakni Rp1.207,3 triliun. Hal itu terjadi karena pemerintah melakukan penyesuaian penerbitan SBN.
"Sampai akhir Agustus meng-issue Rp567,4 triliun atau 47,0%. Bahkan kurang dari 50%, padahal ini sudah bulan ke-8. Kenapa itu terjadi? Karena ada penyesuaian target dari penerbitan SBN neto. Kenapa bisa dilakukan? Karena kita menggunakan sisa anggaran lebih tahun lalu," jelas Bendahara negara.
Penggunaan sisa anggaran lebih untuk pembiayaan utang dilakukan dengan menyesuaikan investasi pemerintah. Selain itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Bank Indonesia dan pemerintah juga mendorong penurunanan penerbitan SBN.
Baca juga: BI Tahan Lagi Suku Bunga Acuan di Level 3,50%
Menurut Ani, Bank Indonesia telah berkontribusi dalam penanganan dampak pandemi covid-19. Itu terkait pembelian SBN seperti yang tertuang dalam SKB I dan III. Tercatat hingga 15 September, Bank Sentral sudah membeli Rp139,8 triliun dalam bentuk SUN Rp95,6 triliun dan SBSN Rp44,25 triliun.
Hal tersebut mencerminkan upaya kondolidasi fiskal yang konsisten. APBN sebagai instrumen fiskal dapat memainkan perannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Kita tetap menangani covid-19, melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi, namun konsolidasi fiskal tetap kita lakukan. Ini berarti issuance utang menurun," tutupnya.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved