Berita Terbaru kebijakan fiskal Hari Ini

Ekonom HSBC Prediksi BI Terus Longgarkan Suku Bunga di 2026

Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.

Pertumbuhan Ekonomi tak Jauh-Jauh dari 5 Persen, Apa yang Salah?

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%.

PPN tak Naik di 2026, Kebijakan Fiskal Purbaya Jaga Optimisme Publik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.

Insentif Pajak Dongkrak Minat Pembelian Rumah Segmen Menengah

Prospek pemulihan sektor properti diperkirakan semakin positif berkat sejumlah kebijakan fiskal yang digulirkan pemerintah.

APBD Mengendap, Legislator Minta Sinkronkan Pengelolaan Fiskal Pusat-Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli menyoroti dana daerah mengendap sebesar Rp234 triliun di bank.

Legislator Gerindra: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberlanjutan Pembangunan dalam APBN 2026

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Sulsel Ajukan RAPBD 2026 Rp10,9 Triliun, Fokus ke Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Sulsel telah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp10,9 triliun.

Hipmi Dorong Kebijakan Cukai Berimbang, Lindungi Tenaga Kerja dan Kendalikan Konsumsi

Hipmi melihat pentingnya menjaga kesinambungan industri agar jutaan pekerja dan petani tidak kehilangan mata pencaharian.

HKI Sambut Baik Kebijakan Fiskal Rp200 Triliun ke Sektor Riil

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut baik kebijakan Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sektor riil.

Moratorium Kenaikan CHT 3 Tahun Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat

Kebijakan fiskal 2026 yang tidak akan mengenakan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak disambut positif oleh pelaku industri dan pengamat ekonomi.

Kebut Program Ekonomi, Pemerintah Longgarkan Sistem Keuangan

Fokus pemerintah saat ini ialah mengakselerasi pelaksanaan program-program yang telah dijalankan dan mendorong efektivitasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu, Babak Baru Kebijakan Fiskal Indonesia

GURU Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi menyebutkan bahwa pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) membuka babak baru dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:

APBN Tumbuh Positif, Bea Cukai Perkuat Peran sebagai Penjaga dan Pendorong Ekonomi

Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.

Sebabkan Ekonomi Melambat, Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Kebijakan Fiskal

Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.

Fiskal Terbatas, APBN Baru Bisa Penuhi 12,3% Pendanaan Iklim 

(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030. 

Pemerintah Didorong Lakukan Perbaikan untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

PEMERINTAH dipandang perlu untuk segera memperbaiki kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang dinilai mengkhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor.

Ekonom Sebut Ada Anomali dalam Pengelolaan Fiskal Indonesia

MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.

Pengamat Perkirakan Utang Luar Negeri Indonesia Era Prabowo bakal Terus Melonjak

Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.

DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia