Berita Terbaru kebijakan fiskal Hari Ini

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:

APBN Tumbuh Positif, Bea Cukai Perkuat Peran sebagai Penjaga dan Pendorong Ekonomi

Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.

Sebabkan Ekonomi Melambat, Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Kebijakan Fiskal

Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.

Fiskal Terbatas, APBN Baru Bisa Penuhi 12,3% Pendanaan Iklim 

(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030. 

Pemerintah Didorong Lakukan Perbaikan untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

PEMERINTAH dipandang perlu untuk segera memperbaiki kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang dinilai mengkhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor.

Ekonom Sebut Ada Anomali dalam Pengelolaan Fiskal Indonesia

MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.

Pengamat Perkirakan Utang Luar Negeri Indonesia Era Prabowo bakal Terus Melonjak

Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.

DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik. 

Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan

PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.

Isu Rasio Utang Jadi 50%, DPR Dorong Pertimbangkan Ketahanan dan Kredibilitas Fiskal

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.

Melebar Tahun Ini, Defisit Anggaran Tahun Depan tak Terpengaruh

PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.

Pelebaran Defisit Jangan Dijadikan Pembenaran untuk Menaikkan Harga-harga

PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.

Prabowo Dapatkan Jaminan Penggunaan APBN 2025 dari Banggar DPR RI

Panja memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan 

Pertamina Ungkap Soal Perbaikan Fiscal Term dalam RDP dengan DPR

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi.

BI Pastikan Terus Perkuat Bauran Kebijakan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan bank sentral bakal terus memperkuat bauran kebijakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

DPR Gelar Rapat Paripurna, Ada 172 Anggota Izin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/6)

Insentif Makroprudensial Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan kebijakan makroprudensial bank sentral akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Terus Berkoordinasi dengan BI Jaga Stabilitas Ekonomi

Pemerintah selaku otoritas fiskal akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Adaptasi Kebijakan Fiskal Negara Lain, Indonesia Dorong Kendaraan Listrik

Dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), Indonesia mengadaptasi berbagai regulasi dari berbagai negara yang sudah mengembangkannya.

AHY Akui Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas di Rapat Kabinet

Program makan siang gratis masuk diusulkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

Demokrasi di Balik Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia