Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pemerintah berupaya menjalankan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan APBN. Sekaligus, mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian.
Purchasing managers' index (PMI) manufaktur Indonesia encatatkan ekspansi yang sangat kuat ke level 52,2 pada September 2021.
Reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan Oktober lalu dapat berdampak positif pada rating outlook Indonesia.
STRATEGI pengelolaan kebijakan makro dan fiskal Indonesia dalam pengendalian pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi mendapatkan apresiasi tinggi dari IMF.
"Selama pandemi ini kami terus menjaga fleksibilitas fiskal, kami dapat memfokuskan kembali dan mengalokasikan pengeluaran dengan cara yang cukup cepat dan tepat waktu."
Adanya kenaikan rasio utang di Indonesia utamanya disebabkan kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Penarikan utang juga untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin.
Mengingat, kasus covid-19 di Tanah Air sudah menurun. Tahun ini, pemanfaatan fasilitas impor penanganan covid-19 sebesar Rp893 miliar.
Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3%-10% terhadap PDB dari semula 9,3%-9,59%.
"Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, dikalibrasi, sehingga kita selalu up-to-date dengan kondisi paling mutakhir,"
"Hanya dalam enam bulan, sekarang di 37,9%. Yang disampaikan oleh Ketua MPR di angka 40,73%, itu adalah posisi akhir 2021," ujarnya
IFTAA merupakan asosiasi di bidang fiskal dan perpajakan yang bertujuan memajukan dan mengembangan Ilmu Administrasi Fiskal dan Administrasi Perpajakan.
Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan tingkat suku bunga 50 bps, mendorong kenaikan dari 2,5% - 2,75% menjadi 3% - 3,25%.
Bank Indonesia mengungkapkan, sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Indonesia bisa melanjutkan visi dari Presidensi G20 khususnya di sektor keuangan.
Indonesia mengajak negara-negara Asia Pasifik untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui kerja sama di bidang perpajakan. Itu dinilai perlu sebagai upaya pemulihan pascapandemi covid-19.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan insentif mobil listrik karena hanya menyasar masyarakat kelas atas.
SEMBILAN fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), namun dengan catatan.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi utang Indonesia saat ini mengarah pada situasi yang perlu diwaspadai.
KEPUTUSAN pemerintah membebaskan fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen terhadap komoditas emas dinilai sangat tepat.
Konsolidasi fiskal yang cepat didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid dan kebijakan yang terkalibrasi dengan baik.
Insentif tersebut ditujukan untuk memacu kinerja pemda lebih baik dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengendalian inflasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved