Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan bahwa defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Kebijakan fiskal Indonesia jadi yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat memberikan Pidato dalam rangka Penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Nota Keuangan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Rasio utang Indonesia jadi salah satu yang paling rendah di antara negara kelompok G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.
Baca juga: Penurunan Peringkat Utang AS Berdampak Terbatas ke Indonesia
“Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia,” ujar Kepala Negara.
Konstelasi global, kata Presiden, harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan.
Baca juga: Pertumbuhan Stabil, Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut
”Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia,“ ujar Presiden Jokowi.
Transisi ke penggunaan energi hijau, lanjut Presiden, juga perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Hal ini perlu dilakukan karena dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim.
”Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri,“ ujar Kepala Negara.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung terkait perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent yang diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Disrupsi ini, tegas Presiden, harus dihadapi dengan strategi yang tepat
”Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan utk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif,“ ujar Presiden. (RO/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved