Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Penundaan tersebut lantaran adanya keterbatasan fiskal.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai penundaan tersebut merupakan salah satu strategi kubu Prabowo Subianto untuk menghadapi debat capres ketiga pada Minggu (7/1). Pasalnya debat kali ini mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik yang berkaitan langsung dengan kebijakan Kemhan.
"Langkah ini adalah strategi penyelamatan 02 jelang debat besok. Karena kubu kosong 03 dan 01 bisa menggunakan kebijakan ini sebagai amunisi yang efektif untuk menembus jantung kredibilitas kebijakan pertahanan nasional, di mana Kemhan saat ini dipimpin oleh kubu 02," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (4/1).
Baca juga : Mahfud: Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
Rencana pembelian jet tempur tersebut memang mengundang pro dan kontra. Pasalnya dalam keterbatasan fiskal, pemerintah ingin mengadakan alutsista dari utang. Tentu saja, hal itu akan menjadi sasaran empuk kubu 01 dan 03 dalam menyerang kubu 03.
Pengamat politik lainnya, Hendri Satrio justru mempertanyakan ide awal pengadaan alutsista tersebut. Meskipun pemerintah telah memutuskan menunda, wacana pembelian jet tempur Mirage patut dipertanyakan dalam debat nanti.
"Justru pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian ada usulan untuk membeli jet Mirage itu. Itu dari Kemhan kan kalo gak salah. Itu pertanyaan besarnya bagaimana ide awalnya," ucapnya.
Hendri menilai bahwa pembatalan pengadaan jet tempur lantaran adanya ketakutan dari pihak 02 menghadapi debat sangatlah mungkin. Masyarakat bisa menilainya, dan kubu 02 dalam hal ini Menhan Prabowo perlu menjelaskan keputusan itu.
"Mungkin seharusnya ini dibuka aja seluas-luasnya kenapa? Terutama dari alasannya kenapa sampai ada ide membeli jet tempur Mirage itu," kata dia. (Van/Z-7)
Serangan Militer AS-Israel ke Iran, DPR Dorong Pemerintah Aktifkan Skenario Fiskal Kontinjensi dan Stabilitas Moneter
Dunia disebut sedang memasuki periode perubahan besar yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, hingga ancaman terhadap ketahanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (13/3) sore.
Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3).
Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Saudi MbS bahas situasi darurat Timur Tengah pascaserangan Israel ke Iran. Indonesia desak penghentian aksi militer.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyiapkan Instruksi presiden atau Inpers untuk memperkuat upaya konservasi satwa liar, khususnya penyelamatan populasi gajah di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved