Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DUNIA disebut sedang memasuki periode perubahan besar yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, hingga ancaman terhadap ketahanan negara.
Dalam diskusi Soemitro Economic Forum, Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum, Fakhrul Fulvian, menyoroti percepatan transformasi teknologi dalam satu dekade terakhir dari semi-digital menjadi digital penuh, yang kini berlanjut pada gelombang kecerdasan buatan (AI).
Fakhrul menilai AI membuka peluang produktivitas, tetapi juga menyimpan risiko serius, terutama potensi kebocoran data pribadi maupun data institusi yang dapat berdampak pada ketahanan nasional.
“Dunia saat ini berbeda secara total dari yang pernah kita kenal,” ujarnya, kemarin.
Di tengah tekanan perubahan itu, Fakhrul mendorong negara memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta mengambil langkah yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi mampu tumbuh menuju target 8%.
Ia menekankan peluang hanya bisa diambil bila Indonesia menyiapkan strategi nilai tambah sekaligus kerangka ketahanan yang memadai.
Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Kris Wijoyo Soepandji, menyebut target pertumbuhan 8% tidak mudah, tetapi dapat dicapai jika seluruh elemen terkonsolidasi dengan semangat gotong royong.
"Astacita Presiden Prabowo Subianto poin kedua yang mengusung konsep defence supports economy, yakni pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan air," kata dia.
Ia menggambarkan relasi pertahanan dan ekonomi sebagai “dua sisi koin”, yakni kedaulatan dan kesejahteraan. Menurutnya, kedaulatan adalah fondasi yang harus dijaga agar agenda kesejahteraan berjalan.
Dari sisi strategi pertumbuhan, Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan kunci mengejar 8% bukan hanya kerangka ekonomi Pancasila dan gotong royong. Tetapi kemampuan pemerintah memaksimalkan keunggulan Indonesia, terutama sumber daya alam.
Telisa membandingkan Indonesia dengan Chili, negara yang menurutnya memanfaatkan sumber daya alam untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” kata Telisa.
Namun ia menegaskan kedaulatan nasional tidak sama dengan menutup diri dari investor asing. Hal yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, termasuk pada sektor yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan pajak besar seperti pusat data (data center).
Telisa juga menekankan peran UMKM yang perlu didorong “naik kelas” agar kontribusinya pada perekonomian semakin besar.
Sementara itu, Executive Director President Club, Chandra Setiawan, menilai pemerintah harus merancang regulasi yang pro pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan agar tercipta playing field yang setara.
Ia menyoroti contoh operasional ritel modern seperti Indomaret-Alfamart yang dinilainya belum memiliki pembatasan jarak dan jam kerja. Chandra mengusulkan aturan jam operasional, misalnya hingga pukul 22.00, agar setelahnya konsumen dapat berbelanja di warung tradisional.
"Masalah fundamental lain, yakni pertumbuhan ekonomi belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, indeks persaingan usaha baru kuat di sekitar 16 provinsi, sementara sejumlah provinsi lain belum berkembang optimal. Ia memperingatkan ketimpangan ini bisa membuat target 8% semakin sulit dicapai," kata dia.
Dalam sesi kolaborasi tiga pilar, Chandra menekankan pemerintah harus koheren dan konsisten, yakni regulasi keuangan, perdagangan, dan investasi harus saling mendukung, bukan saling bertabrakan. Ia juga meminta pelibatan akademisi sejak perumusan kebijakan.
“Jangan pas mau eksekusi, akademisi baru diundang demi mendapat pembenaran,” ujarnya. (Z-10)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah melaporkan kasus dugaan perdagangan data pribadi 4,6 juta warga di dark web kepada kepolisian.
"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,"
Di Indonesia, kebocoran data pribadi telah menjadi salah satu ancaman pembangunan ekonomi dan keuangan digital yang semakin lama semakin serius.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral melakukan intervensi di pasar keuangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved