Misbakhun Dorong Skenario Fiskal Hadapi Gejolak Timur Tengah

DI tengah eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan Iran, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah segera menyiapkan respons kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional, terutama pada momentum Ramadan dan Idulfitri.

Menurut Misbakhun, eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan, yang jika tidak diantisipasi secara terukur dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.

“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/3).

Baca juga : BI Siap Intervensi Jaga Rupiah di Tengah Eskalasi Konflik Iran-Israel-AS

Ia menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja, menurutnya, menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi lain, Misbakhun menilai koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Menurutnya, gejolak global sering kali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegasnya.

Baca juga : Pertamina Perkuat Pengawasan Operasi di Tengah Geopolitik Timur Tengah

Selain itu, dirinya juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Ia melihat, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” ungkap Misbakhun.

Misbakhun mengatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional. (E-4)