Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus disiapkan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih. Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait persiapan kebijakan fiskal di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024," ujar Jokowi.
Sambil menunggu hasil perhitungan resmi pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden meminta APBN 2025 ikut disiapkan.
Baca juga : Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi
"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ucapnya.
Presiden juga menekankan di tengah ketidakpastian situasi global, kerangka ekonomi makro perlu disesuaikan. Ia pun mewanti-wanti karena sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris mulai memasuki resesi.
"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme. Kredibilitas juga harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis," tandasnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved