Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus disiapkan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih. Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait persiapan kebijakan fiskal di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024," ujar Jokowi.
Sambil menunggu hasil perhitungan resmi pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden meminta APBN 2025 ikut disiapkan.
Baca juga : Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi
"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ucapnya.
Presiden juga menekankan di tengah ketidakpastian situasi global, kerangka ekonomi makro perlu disesuaikan. Ia pun mewanti-wanti karena sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris mulai memasuki resesi.
"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme. Kredibilitas juga harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis," tandasnya. (Z-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved