Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus disiapkan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih. Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait persiapan kebijakan fiskal di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024," ujar Jokowi.
Sambil menunggu hasil perhitungan resmi pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden meminta APBN 2025 ikut disiapkan.
Baca juga : Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi
"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ucapnya.
Presiden juga menekankan di tengah ketidakpastian situasi global, kerangka ekonomi makro perlu disesuaikan. Ia pun mewanti-wanti karena sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris mulai memasuki resesi.
"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme. Kredibilitas juga harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis," tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved