Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Realisasi beragam program yang diusung oleh tiap bakal calon presiden dan wakil presiden bakal dibatasi oleh kemampuan anggaran negara. Janji-janji yang dibuat sebelum pemilihan berlangsung berpotensi tak dapat dilakukan karena sempitnya ruang fiskal.
Hal itu dipertanyakan oleh pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indef di Jakarta, Rabu (8/11).
“Isu tentang pembiayaan berbagai inisiatif atau program yang akan dilaksanakan (menarik perhatian). Batas ambisi presiden dan wakil presiden adalah pada anggaran,” tuturnya.
“Bagaimana berbagai program dan inisiatif itu akan dilakukan di tengah-tengah sempitnya ruang fiskal kita? karena kalau mau ekspansi, itu harus menambah utang. Padahal ada aspirasi kuat agar kita bisa me-manage utang lebih baik lagi,” sambungnya.
Baca juga : Anies Baswedan Sebut Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkeadilan dan Inklusif
Menanggapi hal tersebut, bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ada sejumlah cara untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut. Hal pertama yang paling penting ialah adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Baca juga : Anies Baswedan: 14 Kota Bisa Naik Kelas dalam 5 Tahun ke Depan
Keduanya dapat memainkan peran untuk mendukung berbagai inisiatif maupun program yang digagas pemerintah tanpa membebankan keseluruhan kebutuhan pada uang negara. “Jadi ada harmonisasi antara swasta dan pemerintah,” kata Anies.
Selain itu, untuk mendukung terlaksananya program dan inisiatif yang dijanjikan, pemerintah mesti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui tax cadaster, yaitu pemanfaatan sistem administrasi informasi detail untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak.
Hal tersebut juga dibarengi dengan perluasan basis pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Anies mengatakan, yang tak kalah penting untuk mendongkrak penerimaan negara ialah melalui industrialisasi sebagai sumber penerimaan.
Sementara dari sisi pengeluaran, lanjut Anies, efisiensi belanja perlu untuk terus dilakukan dan diperkuat. Hal ini menurutnya dapat pula berimplikasi pada Incremental capital-output ratio (ICOR) Indonesia.
“Kemudian hindari duplikasi program. Hari ini duplikasi program ini multiple, selama ini ada, itu akan repot. Ketidaktepatan subsidi, apapun itu dari mulai listrik sampai dengan bantuan sosial,” terang Anies.
Dia menyadari ruang fiskal Indonesia memang terbatas. Namun masalah utama dari utang bukan pada nominalnya, melainkan persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Utang publik yang saat ini berada di kisaran 39% terhadap PDB menurutnya dapat ditekan menjadi 30%.
“Kalau kita bicara tentang utang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang diperbesar, kalau itu besar, otomatis persentasenya akan turun,” pungkas dia. (Z-8)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pemberlakuan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif 0%. Ini syaratnya.
Presiden Javier Milei, berencana menarik kembali langkah-langkah fiskal penting dari sebuah omnibus bill setelah menghadapi resistensi politik yang signifikan.
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sebesar Rp723 miliar. Tidak ada anggaran tambahan karena keterbatasan fiskal pemerintah.
Dana transfer dan dana desa sebesar Rp65,17 triliun atau 62,23% dari total pendapatan daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved