Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yakin insentif fiskal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah berprestasi memberikan andil dalam meningkatkan kinerja daerah.
"Insentif fiskal inflasi, insentif penggunaan produk dalam negeri, insentif percepatan belanja daerah, hingga insentif fiskal desa pasti berpengaruh sekali, karena uang sebesar itu sangat berarti bagi mereka (daerah)," kata Tito saat kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa (3/10).
Tito menilai insentif fiskal tersebut mendorong kebijakan desentralisasi fiskal kepada daerah, sebagaimana misi pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Mendagri menekankan pentingnya desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat terus mencari format desentralisasi yang tepat untuk diterapkan pada negara. Tito menekankan pentingnya rumusan kewenangan terkait pembagian tugas kepada daerah.
Dalam konteks itu, pemerintah terus mengembangkan UU HKPD agar bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi.
"Kita sedang mencari format, UU HKPD telah lahir, tapi kita terus mencoba dan berusaha beradaptasi," ujar Tito.
Kementerian Keuangan telah memberikan insentif fiskal senilai Rp1,833 triliun kepada pemerintah daerah berprestasi. Sebanyak Rp750 miliar diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang berhasil mengakselerasi belanja daerah.
Kemudian, Rp750 miliar untuk diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yg berhasil meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Sisanya insentif Rp330 miliar diberikan kepada 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi yang sukses mengendalikan inflasi periode ke-2.
Insentif fiskal untuk pengendalian inflasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336 tahun 2023. Daerah dinilai berdasarkan sejumlah kategori, antara lain pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah. (Z-6)
Dia memastikan tidak ada perubahan jadwal pelantikan terhadap sejumlah kepala daerah tersebut
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa MK digabung dengan kepala daerah terpilih yang perkaranya gugur dalam putusan sela
Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.
GKI Yasmin hari ini Minggu (9/4) diresmikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pemberlakuan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif 0%. Ini syaratnya.
Presiden Javier Milei, berencana menarik kembali langkah-langkah fiskal penting dari sebuah omnibus bill setelah menghadapi resistensi politik yang signifikan.
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sebesar Rp723 miliar. Tidak ada anggaran tambahan karena keterbatasan fiskal pemerintah.
Dana transfer dan dana desa sebesar Rp65,17 triliun atau 62,23% dari total pendapatan daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved