Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yakin insentif fiskal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah berprestasi memberikan andil dalam meningkatkan kinerja daerah.
"Insentif fiskal inflasi, insentif penggunaan produk dalam negeri, insentif percepatan belanja daerah, hingga insentif fiskal desa pasti berpengaruh sekali, karena uang sebesar itu sangat berarti bagi mereka (daerah)," kata Tito saat kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa (3/10).
Tito menilai insentif fiskal tersebut mendorong kebijakan desentralisasi fiskal kepada daerah, sebagaimana misi pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Mendagri menekankan pentingnya desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat terus mencari format desentralisasi yang tepat untuk diterapkan pada negara. Tito menekankan pentingnya rumusan kewenangan terkait pembagian tugas kepada daerah.
Dalam konteks itu, pemerintah terus mengembangkan UU HKPD agar bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi.
"Kita sedang mencari format, UU HKPD telah lahir, tapi kita terus mencoba dan berusaha beradaptasi," ujar Tito.
Kementerian Keuangan telah memberikan insentif fiskal senilai Rp1,833 triliun kepada pemerintah daerah berprestasi. Sebanyak Rp750 miliar diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang berhasil mengakselerasi belanja daerah.
Kemudian, Rp750 miliar untuk diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yg berhasil meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Sisanya insentif Rp330 miliar diberikan kepada 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi yang sukses mengendalikan inflasi periode ke-2.
Insentif fiskal untuk pengendalian inflasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336 tahun 2023. Daerah dinilai berdasarkan sejumlah kategori, antara lain pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah. (Z-6)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.
(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030.
PEMERINTAH dipandang perlu untuk segera memperbaiki kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang dinilai mengkhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor.
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved