Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

PERBEDAAN sikap antara Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.

Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, menilai perbedaan pandangan itu sebenarnya wajar, mengingat Yusril baru menjabat sebagai Menko, sementara Tito telah dua periode menjabat Mendagri. Namun, ia mengkritisi penyampaian perbedaan itu di ruang publik.

“Perbedaan pandangan soal Gibran berkantor di Papua bukan contoh yang baik. Apalagi Tito yang secara struktural berada di bawah Menko justru terkesan mengoreksi pernyataan Yusril,” ujar Agung kepada Media Indonesia, Rabu (9/7).

Baca juga : Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh

Agung menekankan pentingnya soliditas antarmenteri, agar tidak menimbulkan kebingungan publik dan menjaga harmonisasi dalam Kabinet Merah Putih. Ia juga mengingatkan agar perdebatan tidak mengaburkan substansi tugas wapres di Papua yang diatur undang-undang.

“Yang terpenting bukan di mana wapres berkantor, tapi bagaimana kinerjanya dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” tegasnya.

Sebelumnya, Yusril menyebut Presiden Prabowo telah memberi mandat khusus kepada Gibran untuk menangani isu pembangunan dan HAM di Papua. Ia membuka kemungkinan wapres berkantor di sana.

Namun, Tito membantah adanya rencana kantor permanen Gibran di Papua. Menurutnya, meskipun wapres berperan sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua—sebagaimana di era Ma’ruf Amin—pelaksanaan teknis tetap dipegang badan eksekutif terkait.

Belakangan, Yusril mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan sejalan dengan pandangan Tito. (Z-10)