Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai perbedaan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua harus menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto.
Jamiluddin mengatakan perbedaan pendapat antara Yusril dan Tito terkait penugasan Gibran di Papua menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
"Ada kesan, hal yang belum final sudah disampaikan ke masyarakat. Akibatnya, pernyataan antar menteri menjadi berbeda," kata Jamiluddin kepada Media Indonesia, Rabu (9/7).
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo perlu mengingatkan menterinya agar tidak terburu-buru dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Ia menilai para menteri perlu diberi rambu-rambu terkait informasi yang layak disampaikan ke masyarakat.
"Rambu-rambu itu diperlukan agar kasus Yusril dan Tito tidak terulang kembali. Sebab, hal demikian hanya akan menambah beban bagi Presiden Prabowo," katanya.
Sebelumnya, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo telah memberikan tugas khusus kepada Wapres untuk menangani masalah di Papua. Gibran, katanya, akan mempercepat pembangunan di Papua dan menangani isu hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut. "Kemungkinan ada kantornya Wapres untuk bekerja dari Papua mengenai masalah ini (Papua), kata Yusril dalam acara Komnas HAM pada Rabu (2/7).
Di sisi lain, Tito mengatakan bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua, setidaknya secara permanen. Ia menjelaskan, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua memang mengamanatkan wakil presiden sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua.
Jabatan itu juga pernah diemban oleh Ma'ruf Amin saat menjabat sebagai Wakil Presiden era pemerintahan Joko Widodo. Kendati demikian, ekseskusi di lapangan ditangani oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Belakangan, Yusril mengklarifikasi pernyataannya dengan mengamini pandangan Tito. (M-3)
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved