Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus. Meski wacana itu sudah diklarifikasi oleh Menteri Koordiantor Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Direktur lembaga survei Kodai Kopi Hendri Satrio menilai langkah tersebut seharusnya dapat dijadikan Gibran ajang pembuktian diri.
"Sebetulnya kalau dia (Gibran) ke Papua, itu kesempatan bagus dia untuk membuktikan diri," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (9/7).
Oleh karena, itu, ia menyebut ruang untuk membuktikan diri bagi Gibran saat ini tertutup setelah Yusril mengklarifikasi ucapannya terdahulu. Terlebih, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sudah meluruskan peran seorang Wakil Presiden terkait Papua.
"Kalau enggak jadi, ya, gagal lagi deh membutkikan diri," ujar Hendri.
Ia berpendapat, Jakarta selaku pusat pemerintahan merupakan tempat yang sulit bagi Gibran untuk membuktikan diri. Alasannya, tuntutan terhadap Gibran di Ibukota sangat tinggi.
"Contohnya, yang di-upload-upload beredar kan, kayak (video) ngegolin dibantuin kiper, kan enggak bagus buat dia, makin down grade aja citra kualitas Gibran," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan wacana Gibran berkantor di Papua dapat dibaca sebagai upaya menjauhkan anak sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu dari pusaran politik nasional.
Selayaknya pejabat, ASN, atau personel TNI/Polri, penempatan di Papua kerap diasosiasikan sebagai pembuangan. Penempatan itu juga dikesankan sebagai tuga khusus bagi prajurit yang baru diangkat.
"Namun, jika bisa menunjukkan hasil yang positif, misalnya pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan, secara tidak langsung nilai Gibran di 2029 nanti akan semakin tinggi," terang Iwan. (Tri/M-3)
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved