Gibran Bakal Urus Papua, PDIP: Jangan Sampai Bikin Masalah Baru

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira merespon wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkantor di Papua. Menurutnya, wacana tersebut perlu dipikirkan kembali. Ia mengatakan jangan sampai kedatangan Gibran menimbulkan persoalan baru.

"Ya kan tugas dari wapres itu apa harus ke Papua? Di sini saja masih banyak masalah. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana (Papua)," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).

Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur setelah daerah otonomi baru.

Baca juga : Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

"Setelah pemekaran itu banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Karena itu saya tadi sampaikan itu, itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, kan masalah. Dan itu bisa jadi sensitif untuk orang Papua," katanya.

Lebih lanjut, Andreas menilai perlu adanya desk khusus yang menyangkut urusan hak asasi manusia ketimbang menugaskan Gibran berkantor di Papua. Ia mengatakan desk khusus itu dari berbagai kementerian yang bekerja menyelesaikan persoalan Papua.

"Karena kami di sana kemarin ketika dengan Pak Gubernur, beberapa Bupati, juga turun teman-teman yang lari ke hutan-hutanan. Ada lima orang yang kita ketemu juga disitu. Dan persoalan yang paling mereka sampaikan di situ adalah soal intimidasi, mereka takut, kemudian mereka lari ke hutan. Jadi jangan sampai ada hal ini, hal baru yang kemudian menimbulkan persoalan baru," katanya.

Baca juga : Akun Instagram Gibran Ikuti Akun Judol, Setwapres: Sudah Unfollow

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran  bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Namun, Yusril meluruskan pernyataannya dan menyebut Gibran tidak akan berkantor di Papua.

"Yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden. Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7).(P-1)