Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional. Ia mengatakan ada direksi, komisaris, hingga pegawai yang berasal dari tim sukses kepala daerah.
"Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat? Di antaranya yang paling pertama nggak profesional. Ya, kadang-kadang banyak yang di BUMD dari tim sukses. Ya, boleh juga asal profesional. Tapi kalau nggak profesional, jadi beban, baik direksi maupun komisaris ataupun pegawai," kata Tito melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Selain itu, Tito menyoroti adanya masalah transparansi dan permodalan yang terbatas dalam membuat BUMD tidak dalam kondisi finansial yang ideal. Kemudian, adanya ketidaksesuaian pembentukannya BUMD dengan potensi daerah.
"Potensi daerahnya bidangnya pertanian, tapi bicaranya masalah konstruksi. BUMD-nya konstruksi. Nggak tepat, padahal potensi lain. Potensinya pariwisata, tapi kemudian masuknya ke masalah tambang. Nggak cocok," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan kondisi keuangan yang tidak sehat akhirnya membuat BUMD meminta suntikan dana dari APBD. Namun, suntikan dana tersebut digunakan untuk biaya operasional yang tidak otomatis membuat keuangan perusahaan BUMD sehat.
"APBD-nya disuntik bukan untuk membuat dia sehat. Untuk biaya operasional. Tambah tekor lagi. Ganti kepala daerah. Dilanjutkan yang kepala daerah yang barunya. Mungkin juga bisa memperbaiki, bisa juga ikut malah membebani lagi. Jadi beban kepala daerah berikutnya lagi," katanya.
Diketahui, dari total 1.091 BUMD, sebanyak 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi, dan 113 BUMD lainnya belum melaporkan data terakhir. (P-4)
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved