Wujudkan Kemandirian, Pemerintah Dorong Kolaborasi BUMN dan BUMS di Industri Pertahanan

SEKTOR Industri pertahanan Indonesia terus didorong menuju kemandirian agar tidak lagi bergantung pada pihak asing. Pemerintah menargetkan agar pengadaan alat pertahanan tertentu dapat sepenuhnya dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Hal ini meliputi produksi senjata ringan seperti pistol dan senapan serbu secara lokal, pemeliharaan serta produksi suku cadang di dalam negeri, hingga dukungan pendanaan yang kuat melalui anggaran pertahanan besar dan peran lembaga keuangan pemerintah. Kemandirian produksi senjata ringan seperti senapan serbu dan pistol telah dicapai, sehingga pengadaan kategori ini tidak lagi memerlukan impor dari luar negeri.

Salah satu tonggak kemandirian industri pertahanan Indonesia adalah kemampuan memproduksi senjata ringan (small arms) di dalam negeri. PT Pindad (Persero), sebagai BUMN industri pertahanan utama, telah mengembangkan dan memproduksi berbagai pistol dan senapan serbu yang memenuhi kebutuhan TNI/Polri. Contohnya, pistol G2 dan senapan serbu SS1/SS2 buatan Pindad sudah digunakan luas oleh satuan dalam negeri, sehingga kebutuhan impor untuk jenis senjata ini dapat dikurangi bahkan dihentikan.

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Eks Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra secara tegas mengusulkan agar impor peluru kaliber kecil, pistol, dan senapan buatan luar negeri dihentikan, karena industri pertahanan dalam negeri telah mampu menyuplai kebutuhan tersebut.

Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.

“Setop kalau perlu, saya sampaikan end user (pengguna akhir/pembeli) saya lihat izin impor lagi, kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, masa sih kita tidak bisa (membeli dari dalam negeri)? Kalau untuk pasukan khusus boleh lah,” kata Wamenhan M. Herindra di hadapan beberapa pejabat TNI, Polri, Bakamla, dan instansi lainnya saat Rapat Pleno KKIP, Jakarta, dikutip Rabu (21/1).

Baca juga : Menkeu Sebut PP 38 Untuk Penuhi Kebutuhan Uang Jangka Pendek

Dia menjelaskan pembelian produk-produk pertahanan, misalnya peluru dan pistol buatan dalam negeri, itu penting, karena mendukung upaya membangun kemandirian industri pertahanan di tanah air. Herindra lanjut mencontohkan produk pistol G2 buatan Pindad.

“Kita berharap pistol G2 mau dipakai Filipina, (itu dapat terwujud) kalau kita pakai, nanti (mereka) baru pakai SS1 dan SS2, anggota kita sudah banyak yang pakai dan beberapa kali memenangkan turnamen, sehingga mendapatkan kredit poin,” kata Herindra mencontohkan pentingnya menggunakan senjata-senjata buatan dalam negeri, misalnya senapan serbu SS1 dan SS2 buatan Pindad.

PT Pindad mampu memproduksi amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, termasuk berbagai jenis senjata ringan, yang kualitasnya diakui dan bahkan diminati negara sahabat. Langkah penggunaan produk dalam negeri ini penting untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional dan mengurangi keterlibatan pihak asing dalam pengadaan alutsista dasar.

Upaya kemandirian di bidang pemeliharaan juga ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas perawatan TNI dan BUMN industri pertahanan. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) misalnya, memperkuat layanan MRO (maintenance, repair, overhaul) untuk pesawat angkut dan helikopter TNI, sehingga perawatan berkala dapat dilakukan domestik.

Demikian pula, PT PAL Indonesia telah mendapatkan transfer teknologi untuk perawatan kapal perang (termasuk kapal selam hasil kerja sama) agar docking dan overhaul bisa ditangani di galangan dalam negeri. Semua inisiatif ini menurunkan kebutuhan keterlibatan teknisi asing dalam menjaga kesiapan alutsista TNI.

Pemerintah pun mendorong kolaborasi antara BUMN dan BUMS pertahanan. Sebagai contoh, Pindad pada Indo Defense 2022 menjajaki kerja sama dengan Republic Armamen Industry bagian dari grup Republik (yang juga menaungi PT RDI) dalam pengembangan senapan serbu bullpup kaliber 5,56mm IFAR-22 dan komponen suku cadangnya. Dengan kata lain, Indonesia berusaha keras memastikan siklus hidup alutsista dari pengadaan, operasional, hingga perawatan bisa ditangani sendiri oleh industri dan SDM nasional.

Kehadiran pihak swasta menjadi bagian dari rantai pasokan lokal bagi BUMN pertahanan seperti Pindad. Dengan kemampuan ini, perbaikan dan produksi suku cadang dapat dilakukan di dalam negeri tanpa perlu mendatangkan teknisi atau komponen dari luar. Selain BUMN, keterlibatan industri pertahanan swasta (Badan Usaha Milik Swasta, BUMS) kian menonjol dalam upaya mewujudkan kemandirian alutsista.

Sebagai contoh, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) menjalin Letter of Intent (LoI) dengan PT Pindad untuk pengadaan 100 pucuk pistol produksi Pindad, menunjukkan kolaborasi antar industri dalam negeri untuk saling mendukung kemandirian alutsista dan komponen pendukungnya.

"Kami telah mengantongi lisensi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata, selongsong dan proyektil amunisi, serta komponen presisi untuk pesawat terbang, kapal, dan kendaraan tempur," jelas Direktur Operasi PT NKRI, Agus Prihanto.

Mereka berperan sebagai produsen komponen dan sub-assembly pertahanan dalam negeri dan fokus memproduksi komponen senjata dan amunisi serta

bagian-bagian presisi untuk berbagai platform (darat, laut, udara).

"Kami juga membantu memenuhi kebutuhan suku cadang lokal untuk Pindad, PT DI, PT PAL, dan perusahaan pertahanan lain tanpa harus mengimpor. Dengan modal dan tenaga ahli dalam negeri," katanya.

Sementara itu, PT Republik Defensindo (sering disingkat PT RDI) menonjol dalam kapasitas sebagai mitra lokal untuk pengembangan alutsista berteknologi tinggi melalui kerja sama internasional.

Mereka bergerak di industri pertahanan dan juga berperan sebagaien/mitra perusahaan luar yang ingin memproduksi alat pertahanan di Indonesia. Salah satu pencapaian penting PT RDI adalah produksi bersama (joint production) sistem roket multiple launcher RM-70 Vampire kaliber 122mm asal Ceko. Pada pameran IDEX 2021 di Abu Dhabi,

PT Republik Defensindo menandatangani kesepakatan dengan Excalibur Army (Ceko) untuk memproduksi lokal peluncur roket RM-70 Vampire di Indonesia (Batam) disertai transfer teknologi.

Produksi dimulai tahun 2021 dan mencakup berbagai varian platform (4x4, 6x6, 8x8) dengan sasis truk Tatra, ditujukan bagi kebutuhan TNI serta potensi ekspor. Kerja sama ini menunjukkan bagaimana perusahaan swasta Indonesia dapat mengambil alih peran yang dulunya dilakukan pihak asing, yakni dengan menjadi manufaktur lokal alutsista canggih.

Mereka juga terlibat sebagai perantara lokal dalam pengadaan persenjataan berteknologi tinggi untuk TNI. Pada Januari 2024, misalnya, Kementerian Pertahanan menunjuk mereka sebagai penerima kontrak untuk pengadaan 45 rudal anti-kapal Atmaca dari Turki, menjadikan Indonesia pengguna ekspor pertama rudal tersebut. PT RDI berperan memastikan alih teknologi peluncur dan integrasi sistem senjata tersebut ke platform TNI AL berjalan mulus, sekaligus membangun kapasitas kemandirian di bidang rudal.

Kolaborasi semacam ini mempercepat inovasi alutsista lokal dan memperluas kapasitas industri secara menyeluruh.  Dengan semakin aktifnya BUMS Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produsen asing, baik dalam penyediaan komponen, platform senjata, maupun teknologi kritikal. (Cah/P-3)