MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia telah memiliki langkah strategis untuk mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Implementasi strategi itu akan dilakukan melalui instrumen penerimaan perpajakan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Hal itu disampaikan dalam Asia House Conference bertema The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia's Sustainablity Goals secara virtual, Kamis (30/9). Pada sisi instrumen perpajakan pemerintah akan menggelontorkan ragam insentif.
"Kami memperkenalkan insentif pajak misalnya seperti tax holiday. Ini tujuannya agar mereka (investor/dunia usaha) dapat lebih memilih sumber energi yang jauh lebih baik," ujarnya.
Indonesia, kata Sri Mulyani, bisa menjadi primadona bagi penanam modal dalam konteks energi bersih dan terbarukan. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak sumber energi baru terbarukan (EBT) yang akan sejalan dengan agenda global terkait pemanfaatan energi bersih.
"Akan jauh lebih baik untuk berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan, karena Indonesia memiliki panas bumi, kita juga memiliki hidro, dan tentunya kita juga mulai mengenalkan, misalnya seperti solar, bahkan dalam hal ini tenaga angin," jelas Sri Mulyani.
Berikutnya ialah pada pembangunan maupun penyediaan infrastruktur. Saat ini pemerintah tengah mendorong mobil listrik melalui hilirisasi industri komponen baterai.
Sumber pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur transportasi ramah lingkungan tersebut juga diupayakan berasal dari insrtumen keuangan hijau yang dimiliki pemerintah.
Baca juga : Menkop UKM Sambut Baik Pemasaran Produk UKM Melalui IKEA
"Kita akan menghasilkan atau memberikan pembiayaan untuk proyek hijau, jadi kami menggunakannya, dan Indonesia termasuk di antara 13 negara yang menerbitkan obligasi hijau, secara global," tutur Sri Mulyani.
Namun dia mengungkapkan, upaya yang dilakukan secara mandiri oleh Indonesia itu tak akan mencukupi untuk melakukan transisi energi. Ani, sapaan karib Sri Mulyani bilang, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan karenanya dibutuhkan sokongan dari pihak swasta.
"Jika mengandalkan pada anggaran pemerintah, itu pasti tidak akan memberi kita sumber daya yang memadai. Indonesia akan membutuhkan US$5,7 miliar per tahun untuk mendanai transisi energi. Jadi itu benar-benar kebutuhan anggaran yang sangat besar," terangnya.
Guna memastikan keterlibatan pihak swasta, Indonesia akan lebih dulu mengenalkan pasar karbon sebagai tahap awal. Nantinya Indonesia akan menetapkan harga karbon sebagai bagian dari upaya melakukan transisi energi. Dengan kata lain, pemerintah akan memperkenalkan rezim perdagangan karbon.
Setelah pasar dan harga karbon diperkenalkan, Indonesia juga akan membuat klasifikasi beban pungutan pajak yang akan dikenai kepada perusahaan. Penghitungan itu akan bergantung pada seberapa banyak emisi yang dihasilkan dalam satu masa produksi.
"Dalam hal ini, kami sebenarnya baru saja berdiskusi dengan parlemen tadi malam, dan parlemen juga memberikan dukungan yang sangat kuat dengan syarat kami memberikan peta jalan yang jelas menuju energi co2 yang lebih rendah," imbuh Ani.
"Dalam hal ini akan ada harga karbon, dan juga potensi pajak karbon yang harus didukung oleh roadmap yang jelas, menuju nol emisi yang merupakan komitmen untuk Indonesia," tambahnya. (OL-7)
