Menkeu Tagih Komitmen Negara yang Terlibat Paris Agreement

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menagih komitmen sejumlah negara yang terlibat dalam Paris Agreement agar segera menunjukkan hasilnya. 

Pasalnya, sejak ditandatangani pada 2016, upaya melawan perubahan iklim hanya menghasilkan kebisingan tanpa buah yang manis. Hal itu disampaikan Ani, sapaan akrabnya, dalam Asia House Conference bertema The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia's Sustainablity Goals secara virtual, Kamis (30/9). 

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Rehabilitasi Mangrove Jadi Prioritas

Adapun pernyataan Bendahara Negara muncul, karena banyak pertanyaan ditujukan kepada Indonesia, namun tanpa solusi atau dukungan nyata. "Jangan biarkan Indonesia mengerjakan pekerjaan rumahnya dan kemudian global hanya datang dari pertemuan maupun pidato," pungkas Ani.

Lebih lanjut, dia berpendapat upaya melawan perubahan iklim membutuhkan dana yang besar. Dengan keterbatasan anggaran, Indonesia berupaya menjalankan komitmen dalam Paris Agreement. Apalagi Indonesia memiliki misi prioritas lain, seperti pembangunan infrastruktur.

Kemudian, penyediaan air bersih layak konsumsi, transformasi kesehatan, hingga mendorong mutu pendidikan nasional. "Jadi, ini menjadi sesuatu yang kita akan tetap biayai (melawan perubahan iklim), dengan biaya yang terjangkau. Kita transformasi dengan manfaatnya ini akan dinikmati semua orang, terutama yang prasejahtera," tuturnya.

Baca juga: Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim Butuh Kolaborasi Internasional

"Tapi, kami secara alami akan berpartisipasi (menjalankan komitmen Paris Agreement). Kami selalu berdiskusi dan saya tidak malu untuk menjelaskan berapa banyak yang kami mampu," imbuh Ani.

Diketahui, melalui Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen itu kemudian dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.(OL-11)