Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat demi menjaga kedaulatan di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu
"Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat," katanya, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.
Dalam amanatnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
Ia mencontohkan perang besar di Eropa serta tragedi kemanusiaan di Timur Tengah, di mana bangsa-bangsa yang lemah kerap menjadi korban, termasuk pembantaian terhadap warga sipil seperti orang tua, perempuan, hingga anak-anak.
Presiden menegaskan, sikap politik luar negeri bebas-aktif dan non-blok yang dianut Indonesia tidak berarti bangsa ini dapat lengah.
Justru, menurutnya, posisi tersebut mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh agar tidak menjadi pihak yang diperlakukan semena-mena oleh kekuatan besar dunia. (Ant/P-3)
BMKG memprediksi sebagian wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal. Puncak musim kemarau Agustus
Bahlil mengatakan 30% impor gas minyak cair (LPG) Indonesia juga berasal dari Timur Tengah, dan pemerintah akan mencari pemasok alternatif.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jumlah impor minyak mentah ke Indonesia melalui kawasan Timur Tengah sekitar 20%-25%. Pasokan tersebut terganggu akibat Selat Hormuz ditutup
GAGASAN Indonesia menjadi mediator dalam konflik Iran -Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai memiliki pijakan konstitusional, namun menghadapi tantangan geopolitik yang sangat berat
KEPUTUSAN Indonesia masuk dalam Board of Peace inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump beriringan waktu dengan meningkatnya eskalasi konflik Iran, Israel dan AS
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyambut positif langkah diplomasi tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara.
Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
Sekitar 200 korban di antaranya adalah anak-anak usia sekolah dasar.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai Rusia tidak menunjukkan itikad untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved