Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, insentif pajak yang diberikan pemerintah telah dimanfaatkan sebesar Rp51,97 triliun. Realisasi itu tercatat hingga pertengahan Agustus 2021.
Realisasi itu berasal dari pemanfaatan insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; PMK 21/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021; dan PMK 31/PMK.10/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
"Insentif dunia usaha berdasarkan PMK 9/2021 telah yang telah dimanfaatkan wajib pajak mencapai Rp50,24 triliun," ujar Sri Mulyani.
Insentif yang tercakup dalam PMK 9/2021 itu yakni insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dimanfaatkan oleh 76.025 pemberi kerja dengan nilai Rp2,09 triliun. Insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca juga : Juli 2021, Defisit APBN Capai Rp336,9 Triliun
Lalu insentif PPh pasal 22 dimanfaatkan 9.305 wajib pajak dengan nilai Rp17 triliun; insentif PPh 25 dimanfaatkan 56.858 wajib pajak dengan nilai Rp19,31 triliun; restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimanfaatkan 1.995 wajib pajak dengan nilai Rp4,39 triliun. Tiga jenis insentif tersebut, kata Sri Mulyani, bertujuan untuk membantun likuiditas dan kelangsungan usaha.
Berikutnya yakni penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang dinikmati oleh seluruh wajib pajak badan. Nilai insentif yang diberikan pemerintah mencapai Rp6,84 triliun. Sedangkan insentif PPh Final UMKM tercatat dimanfaatkan oleh 125.198 UMKM dengan nilai Rp0,45 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, realisasi insentif pajak lainnya ialah yang ada di dalam PMK 31/2021. Secara total nilai insentif yang telah dimanfaatkan wajib pajak mencapai Rp304,6 miliar.
"Insentif yang diatur dalam PMK 21 yaitu PPN DTP untuk rumah, yang dimanfaatkan WP mencapai Rp304,6 miliar. Ini dilakukan oleh 7.069 pembeli dari 574 pengembang. Untuk rumah yang harganya di bawah Rp1 miliar ada 235,8 miliar pajak yang ditanggung pemerintah. Untuk rumah antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, ada Rp68,8 miliar pajak yang ditanggung pemerintah," jelasnya.
Sementara itu insentif pajak kendaraan bermotor yang tertuang di dalam PMK 21/2021 realisasinya tercatat mencapai Rp1,43 triliun. "Untuk PMK 31, PPnBM kendaraan bermotor DTP sudah dinikmati oleh WP dengan nilai Rp1,43 triliun. ini tentu saja yang menjual mobil kendaraan bermotor adalah 6 pabrikan kendaraan bermotor," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved