Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOALISI Masyarakat Sipil menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Sejumlah PRT dan aktivis masih menyerukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRK) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
“Bu Puan Maharani (juga) belum mengagendakan RUU PPRT ke Sidang Paripurna. Hal ini sangat menyakitkan para PRT."
RUU PPRT malah digantung dan tak segera disahkan. Sedangkan RUU Kementerian Negara hingga RUU Wantimpres dikebut.
Keputusan menjadikan RUU PPRT sebagai carry over periode 2024-2029 justru semakin mempersulit kemungkinan aturan itu akan dibahas.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dari Partai Golkar memberikan kejutan dengan menyatakan mendukung penuh pengesahan UU PPRT segera.
NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung.
Koalisi aksi mengungkapkan bahwa keengganan pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU PPRT lebih dilandasi alasan yang bias personal alias ego-system.
Lucius menuturkan tebang pilih pembahasan RUU sangat terlihat sangat menonjol pada DPR periode ini.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pengesahan RUU PPRT seharusnya menjadi legacy dari DPR periode saat ini.
KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro mengajak masyarakat untuk mengawal RUU PPRT hingga disahkan menjadi undang-undang.
DPR bisa dengan mudah mengesahkan RUU Ciptaker dalam waktu 2 minggu dan juga melakukan revisi undang-undang Pilkada dalam dalam 2 hari.
PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.
Jika RUU PPRT tidak segera disahkan, negara sama saja sedang melanggengkan praktik penyiksaan dan perbudakan modern.
Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan ada kejelasan nasib dari rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tidak kunjung disahkan.
Anggota DPR harus segera mengesahkan RUU PPRT, menolak undang-undang ini artinya DPR memilih untuk dikenang sebagai agen perbudakan di Indonesia.
Hingga hari kedua akse berjalan, DPR masih belum memberikan respons soal tuntutan agar RUU PPRT disahkan
BANYAK tokoh politik kita telah bertemu Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Indonesia 3-6 September 2024, termasuk Ketum PDIP Megawati dan Ketua DPR Puan Maharani.
20 tahun adalah waktu yang amat lama untuk menunggu DPR berpihak pada yang marginal dan menempatkan PRT kita pada situasi kekerasan dan kemungkinan penyiksaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved