Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NASIB Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan ditentukan pada sidang paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024, Kamis (26/9) besok. Untuk bisa dilimpahkan (carry over) ke DPR periode 2024-2029 mendatang, RUU PPRT masih harus disetujui di sidang paripurna untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.
"Untuk carry over itu kan apabila sudah di-paripurna-kan sebagai pengambilan keputusan tingkat 1. Kalau besok di paripurna ada tentang itu, maka memang carry over. Tapi kalau besok tidak ada agenda tentang RUU PPRT berarti PPRT mulai dari nol lagi," kata Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Eva Kusuma Sundari kepada Media Indonesia, Rabu (25/9/202).
"Jadi agenda untuk sidang paripurna besok itu yang paling penting. Mudah-mudahan ada di situ. Kalau di agenda besok enggak ada, hanya penutupan, artinya ya ketua DPR tidak menindaklanjuti surpres (surat presiden) dan DIM (daftar inventaris masalah)," imbuhnya.
Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Sindir Puan Soal RUU PPRT: Semoga Terketuk Pintu Hatinya
Eva menambahkan pada dasarnya semua fraksi sudah setuju untuk membawa RUU PPRT ke pembahasan tingkat selanjutnya.
"Golkar sudah ngomong setuju, kemudian Pak Dasco (wakil ketua DPR dari Gerindra) sudah ngomong setuju, tapi kan tetap Mbak Puan (ketua DPR) yang bisa mengagendakan itu di sidang paripurna," kata Eva.
Sebelumnya, sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) dan aktivis menggelar aksi protes di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Baca juga : DPR Matangkan Penambahan Komisi
Aksi itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang disebut masih menahan proses pengesahan beleid tersebut. Massa masih menyerukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Aksi
Dalam aksi tersebut, PRT dan aktivis mengganggap penolakan terhadap RUU PPRT tidak sejalan dengan ide marhaenisme dari Bung Karno yang menentang penindasan terhadap rakyat kecil.
"Marhaenisme yang sekarang menjadi Pancasila tidak dihormati. Petani, nelayan dan pekerja dikalahkan. DPR hanya wakil dan melayani kekuasaan. UU PRT usulan DPR dilibas UU Kabinet dan Watimpres," kata Ico dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia .
"Nasib RUU untuk melindungi para pekerja perempuan tinggal di tangan Puan. Pilar marhaenisme mau dilindungi atau dibuat mati, terserah Puan Maharani," timpal Ajeng Astuti dari Serikat PRT Sapulidi. (Ifa/P-3)
Puan mengatakan, dukungan dari masyarakat dapat membantu media massa tetap memproduksi karya-karya jurnalistik terbaik.
Dalam peringatan Hardiknas 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul).
BAKAL calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya ayah mertua Ketua DPR RI Puan Maharani, Bambang Sukmonohadi.
BAMBANG Sukmonohadi, bapak mertua dari Ketua DPR Puan Maharani meninggal dunia pada usia 79 tahun, Jumat (2/6). Jenazah telah dimakamkan, Sabtu (3/6) pagi.
Ketua DPR Puan maharani mengajak Umat Mulsim memaknai 1 Muharram Sebagai ajang refleksi spiritual umat dalam semangat memperkuat persatuan dan kebangsaan.
Para pemenang akan mewakili Indonesia dalam turnamen internasional, Dreams Come True tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Jakarta.
Puan menyampaikan rasa bangganya kepada Tim Nasional yang telah bermain dengan semangat dan kerja keras untuk merebut Piala AFF.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemberian kewarganegaaan Indonesia kepada Jordi Amat Maas dan Sandy Henny Walsh akan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, pertandingan sepakbola di stadion seharusnya menjadi tempat hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat umum.
Puan mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) terkait Pilgub Jakarta 2024, tak terkecuali PKS.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved