Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOALISI Masyarakat Sipil menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Puan diharapkan terketuk pintu hatinya untuk mengesahkan beleid itu di penghujung akhir jabatan anggota DPR periode 2019-2024.
"Kami akan melakukan aksi untuk mengetuk hatinya Mbak Puan dan anggota Dewan yang lain untuk membuka hatinya, pikirannya, mata hatinya gitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga dan saya pikir itu mungkin dan sangat bisa," kata koordinator aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, Jumisih, saat menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
Jumisih mengatakan Puan tak seperti kakeknya sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Dia menekankan bahwa Soekarno selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil.
Baca juga : Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia
RUU PPRT salah satu dari sekian produk hukum yang ditunggu masyarakat. Karena akan melindungi jutaan pekerja rumah tangga.
"Jadi begini, Mbak Puan itu adalah perempuan. Mbak Puan adalah pimpinan DPR RI dan Mbak Puan adalah cucunya Bung Karno. Yang Mbak Puan sangat tidak aware terhadap situasi masa kini itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya Soekarno kepada sarinahnya," ucap Jumisih.
Dia menantikan aksi Puan. Karena ketuk palu pengesahan RUU PPRT juga tinggal menunggu persetujuan fraksi PDIP. Karena seluruh fraksi disebut sudah menyetujui.
"Tinggal bu Puan. Nasib RUU untuk melindungi para pekerja perempuan tinggal di tangan Puan. Pilar Marhaenisme mau dilindungi atau dibuat mati, terserah Puan Maharani," ucap dia. (P-5)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved