Puan Minta Polemik Menteri Satryo Diselesaikan Secara Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta polemik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang didemo oleh para ASN di kantornya dapat diselesaikan secara transparan. Namun demikian, Puan mengatakan DPR, dalam hal ini Komisi X siap melakukan tindak lanjut jika polemik tersebut menjadi berkepanjangan.

"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di Kementerian itu bisa ditindak lanjuti secara transparan di internal dan apapun yang kami lakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Terkait apakah Satryo perlu dievaluasi dan dicopot dari jabatannya, Puan enggan berkomentar. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk mengevaluasi menterinya di kabinet.

Baca juga : Puan: Jadikan Natal Momen Memperkuat Komitmen Toleransi Beragama

"Dari DPR itu Komisi X (mitra Kemendiktisaintek). Namun terkait apakah dievaluasi atau tidak, itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada hari ini, Senin (20/1) dipenuhi oleh puluhan karyawan yang membentangkan aksi unjuk rasa kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam banner berwarna hitam dan putih, tertulis Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri. Kami ASN Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga. Satryo dikatakan kerap bertindak arogan terhadap para karyawan di Kemendiktisaintek. Bahkan isu yang beredar menyebutkan bahwa dirinya melakukan tindak kekerasan.

Menanggapi hal tersebut, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa isu mengenai dirinya kerap melakukan tindak kekerasan kepada karyawan merupakan hal yang tidak benar. “Tidak benar (melakukan tindak kekerasan pada karyawan),” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (20/1).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenditisaintek, Khairul Munadi mengatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut dan mencari solusi terbaik atas berbagai dinamika yang terjadi pada proses transisi ini. “Rotasi, promosi, dan mutasi ASN pada masa transisi Kementerian ini merupakan hal yang lumrah sebagai upaya penyegaran organisasi dan tour of duty,” kata dia. (P-2)