Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pengesahan RUU Kementerian Negara, RUU Wantimpres, dan RUU Imigrasi pada Kamis pekan ini memang telah direncanakan sejak awal untuk bisa segera dirampungkan. Namun, tidak demikian dengan RUU PPRT.
"Saya kira memang sudah direncanakan sejak awal ya. Sejak 3 RUU itu direncanakan satu hingga dua bulan terakhir, nampaknya fokus DPR memang hanya pada ketiganya saja," ujarnya, Selasa (17/9).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurutnya juga tidak mau lagi mengindahkan RUU lainnya yang sangat dinantikan publik bahkan menimbulkan tekanan publik yang besar. Padahal dengan waktu yang tersisa DPR bisa meninggalkan legacy positif yang akan diingat publik.
Baca juga : RUU PPRT Terlunta-Lunta, DPR Tidak Berpihak pada Perempuan
"Mereka nampaknya sudah mengucapkan selamat tinggal untuk RUU-RUU yang sudah nongkrong sejak awal tahun atau bahkan sejak awal periode di daftar RUU Prioritas.
"Ya dengan begitu, DPR nampaknya mau menegaskan diri mereka sesungguhnya di penghujung periode," paparnya.
Dia menilai DPR periode sekarang nyaris berakhir tanpa legacy. RUU-RUU Prioritas yang sangat diharapkan publik diabaikan agar 3 RUU yang diinginkan penguasa bisa disahkan.
"Jadi buat saya inilah identitas atau wajah asli DPR periode ini. DPR yang gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat, DPR yang sibuk melayani kepentingan oligarki saja," tukasnya. (Z-9)
Baleg DPR RI himpun usulan RUU PPRT: dari upah layak, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan kekerasan. Simak poin penting jaminan bagi PRT di sini.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Menteri PPPA) Anak Arifah Fauzi mengatakan, momen Hari Perempuan Internasional harus jadi pengingat perjuangan pengesahan RUU PPRT.
Rieke Diah Pitaloka desak DPR segera sahkan RUU PPRT. Soroti kontribusi devisa Rp 253 triliun dan perlunya pengakuan PRT sebagai pekerja sesuai standar ILO 189
RUU PPRT 2026 memasuki tahap final. Simak poin penting mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PRT dan pemberi kerja di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
ANGGOTA Baleg DPR RI, Muslim Ayub, mengapresiasi kehadiran dan perjuangan seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi RUU PPRT.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
SEJAK 2004 atau 21 tahun lalu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah sering masuk prolegnas namun pembahasannya masih terkesan sangat lambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved