Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan diselesaikan paling lambat pada Agustus 2025. Menurutnya, keberadaan regulasi ini juga menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
"Agustus selesai, paling lambat September," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/6).
Saat ini, Baleg tengah mempercepat proses pembahasan melalui serangkaian rapat dengar pendapat (RDP). Langkah ini diambil untuk menyerap berbagai masukan yang relevan, agar isi RUU PPRT benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
"Kami kejar RDP-RDP untuk bagaimana lebih memastikan itu kan. Sehingga penyusunan muatan materi itu sesuai dengan harapan," ujar dia
Ia juga menyebutkan bahwa pimpinan DPR turut memberikan perhatian khusus agar pembahasan RUU ini segera rampung dan bisa segera disahkan.
Sebelumnya, lambatnya pengesahan RUU PPRT menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai memperbesar potensi ketimpangan gender. Mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia adalah perempuan, dan hingga kini mereka masih belum memiliki perlindungan hukum yang memadai.
"Bahwa perempuan mana pun dapat melakukan pekerjaan tersebut, tak perlu keahlian dan keterampilan khusus," kata Program Manager Gender Justice, Penabulu Dewi Komalasari dalam diskusi secara daring, Rabu (18/6).
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
Bila pimpinan tidak mendistribusikan RUU tersebut, maka butuh inisiasi dari komisi terkait.
RUU PPRT akan dilanjutkan pada November mendatang.
Baleg DPR RI himpun usulan RUU PPRT: dari upah layak, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan kekerasan. Simak poin penting jaminan bagi PRT di sini.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Menteri PPPA) Anak Arifah Fauzi mengatakan, momen Hari Perempuan Internasional harus jadi pengingat perjuangan pengesahan RUU PPRT.
Rieke Diah Pitaloka desak DPR segera sahkan RUU PPRT. Soroti kontribusi devisa Rp 253 triliun dan perlunya pengakuan PRT sebagai pekerja sesuai standar ILO 189
RUU PPRT 2026 memasuki tahap final. Simak poin penting mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PRT dan pemberi kerja di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved