PRT Berdemonstrasi Kecam Puan Maharani tidak Pro Marhaenisme

SEJUMLAH pekerja rumah tangga (PRT) dan aktivis masih menyerukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Aksi protes ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang disebut masih menahan proses pengesahan beleid tersebut.

PRT dan aktivis mengganggap penolakan terhadap RUU PPRT tidak sejalan dengan ide marhaenisme dari Bung Karno yang menentang penindasan terhadap rakyat kecil.

"Marhaenisme yang sekarang menjadi Pancasila tidak dihormati. Petani, nelayan dan pekerja dikalahkan. DPR hanya wakil dan melayani kekuasaan. UU PRT usulan DPR dilibas UU Kabinet dan Watimpres," kata Ico dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).

Tuntutan PRT masih sama dan satu yaitu pengesahan RUU PPRT di Sidang Paripurna terakhir DPR RI 2019-2024.

"Nasib RUU untuk melindungi para pekerja perempuan tinggal di tangan Puan. Pilar marhaenisme mau dilindungi atau dibuat mati, terserah Puan Maharani," kata Ajeng Astuti dari Serikat PRT Sapulidi.

Koalisi sipil juga menyoroti kinerja legislasi DPR periode 2019-2024 yang hanya 10% dianggap semata kepentingan oligarki.

"Satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki citra negatif DPR tinggal tersisa RUU PPRT. Jika itupun ditolak Bu Puan, maka sungguh keterlaluan," kata Jumisih dari Jala PRT. (Ifa/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing