Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOALISI Sipil pendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengaku kecewa lantaran hingga saat ini belum ada sikap tegas dukungan dari Fraksi Gerindra dan Golkar untuk pengesahan RUU PPRT pascaaudiensi pekan lalu.
“Bu Puan Maharani (juga) belum mengagendakan RUU PPRT ke Sidang Paripurna. Hal ini sangat menyakitkan para PRT yang terus melakukan aksi damai 20 tahun tiada kepastian hanya karena Ketua DPR masih juga menolak mendukung pengesahan RUU PPRT,” kata Ajeng dari SPRT Sapulidi dalam keterangannya pada Selasa (24/9).
Para PRT juga akan terus melaksanakan aksi protes yang ditujukan kepada Puan Maharani. Pada Hari Selasa 24/9/24 di depan Gerbang DPR pada pukul 10-11 WIB, aksi akan dihadiri para PRT dari SPRT Sapulidi dan Jala PRT serta para aktivis dari Konde.co, Sindikasi Jabodetabek, Kalyanamitra, RGP, serta Amnesty Muda.
Baca juga : Tebang Pilih Anggota Dewan, RUU Lain Dikebut, RUU PPRT Digantung Sampai 20 Tahun
Aksi ini masih memiliki tujuan yang sama yakni menagih janji Bu Puan dengan tuntutan mengesahkan RUU PPRT pada September ini. Para PRT dan aktivis akan membawa poster-poster seorang PRT yang dulu mengasuh Presiden Sukarno, yaitu Sarinah.
“Kakeknya sangat hormat dan menghargai PRT dengan membangung Gedung Mall pertama di Indonesia dan Buku Feminisme Indonesia, Sarinah. Saatnya ia meneruskan rasa cinta tersebut kepada para PRT dengan mengesahkan RUU PPRT,” Kata Ajeng.
Ajeng menjelaskan tuntutan PRT mengenai pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini memiliki dasar yang kuat karena Surpres dan DIM RUU PPRT telah tersedia sejak Mei 2024. Selain itu, sebanyak 4 pimpinan DPR lain telah menyetujui pengesahan.
“Semua partai sudah setuju, tinggal PDIP. Sepatutnya Bu Puan tidak menyabotase demokrasi dengan kewenangan administratif sebagai Ketua DPR. Ia tidak punya kewenangan politik hak legislasi Baleg,” kata Syifa dari Amnesty Muda.
Para PRT dan anggota koalisi sipil pendukung RUU PPRT juga akan melakukan aksi teatrikal untuk menunjukkan rasa frustasi para PRT berjudul “Kaki yang Terantai”. (H-2)
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
ANGGOTA Baleg DPR RI, Muslim Ayub, mengapresiasi kehadiran dan perjuangan seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi RUU PPRT.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
SEJAK 2004 atau 21 tahun lalu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah sering masuk prolegnas namun pembahasannya masih terkesan sangat lambat.
Masih ada laporan PRT yang yang tidak diberi hari libur oleh pemberi kerja. Padahal upah yang tidak sesuai dan durasi jam kerja yang sangat panjang.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved