Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOALISI Sipil pendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengaku kecewa lantaran hingga saat ini belum ada sikap tegas dukungan dari Fraksi Gerindra dan Golkar untuk pengesahan RUU PPRT pascaaudiensi pekan lalu.
“Bu Puan Maharani (juga) belum mengagendakan RUU PPRT ke Sidang Paripurna. Hal ini sangat menyakitkan para PRT yang terus melakukan aksi damai 20 tahun tiada kepastian hanya karena Ketua DPR masih juga menolak mendukung pengesahan RUU PPRT,” kata Ajeng dari SPRT Sapulidi dalam keterangannya pada Selasa (24/9).
Para PRT juga akan terus melaksanakan aksi protes yang ditujukan kepada Puan Maharani. Pada Hari Selasa 24/9/24 di depan Gerbang DPR pada pukul 10-11 WIB, aksi akan dihadiri para PRT dari SPRT Sapulidi dan Jala PRT serta para aktivis dari Konde.co, Sindikasi Jabodetabek, Kalyanamitra, RGP, serta Amnesty Muda.
Baca juga : Tebang Pilih Anggota Dewan, RUU Lain Dikebut, RUU PPRT Digantung Sampai 20 Tahun
Aksi ini masih memiliki tujuan yang sama yakni menagih janji Bu Puan dengan tuntutan mengesahkan RUU PPRT pada September ini. Para PRT dan aktivis akan membawa poster-poster seorang PRT yang dulu mengasuh Presiden Sukarno, yaitu Sarinah.
“Kakeknya sangat hormat dan menghargai PRT dengan membangung Gedung Mall pertama di Indonesia dan Buku Feminisme Indonesia, Sarinah. Saatnya ia meneruskan rasa cinta tersebut kepada para PRT dengan mengesahkan RUU PPRT,” Kata Ajeng.
Ajeng menjelaskan tuntutan PRT mengenai pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini memiliki dasar yang kuat karena Surpres dan DIM RUU PPRT telah tersedia sejak Mei 2024. Selain itu, sebanyak 4 pimpinan DPR lain telah menyetujui pengesahan.
“Semua partai sudah setuju, tinggal PDIP. Sepatutnya Bu Puan tidak menyabotase demokrasi dengan kewenangan administratif sebagai Ketua DPR. Ia tidak punya kewenangan politik hak legislasi Baleg,” kata Syifa dari Amnesty Muda.
Para PRT dan anggota koalisi sipil pendukung RUU PPRT juga akan melakukan aksi teatrikal untuk menunjukkan rasa frustasi para PRT berjudul “Kaki yang Terantai”. (H-2)
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
ANGGOTA Baleg DPR RI, Muslim Ayub, mengapresiasi kehadiran dan perjuangan seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi RUU PPRT.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
SEJAK 2004 atau 21 tahun lalu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah sering masuk prolegnas namun pembahasannya masih terkesan sangat lambat.
Masih ada laporan PRT yang yang tidak diberi hari libur oleh pemberi kerja. Padahal upah yang tidak sesuai dan durasi jam kerja yang sangat panjang.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved